TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siapa sangka Jokowi dan PDIP akan "pisah jalan" pada Pemilu 2024?

Hingga pertengahan 2023, hampir semua orang menyangka Jokowi akan full mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

Apalagi santer jika Jokowi-lah yang selama ini mendorong agar PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Namun, apa yang terjadi hari ini seakan membalikkan semua analisa di atas.

Bagaimana awal Jokowi bisa pisah jalan dengan partai yang sudah mengusungnya sejak belasan tahun silam, ketika dirinya maju di Pilwalkot Solo?

Januari : Pidato Megawati di HUT PDIP

Pidatonya Megawati di acara HUT PDIP di JIExpo, kawasan Jakarta Utara Selasa, 10 Januari 2023, disebut-sebut awal gonjang-ganjing hubungan Jokowi dan PDIP.

Ketika itu, Ketua Umum PDIP tersebut mengatakan, "Pak Jokowi itu ngono lho mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah."

Megawati ketika itu berbicara mengenai perannya menyokong Jokowi jadi presiden.

Kala itu, Mega juga menyinggung posisi strategis yang tak lagi ada di bawah kendalinya, walau ia masih berstatus Badan Pembina Ideologi Pancasila.

Dalam video-video yang beredar di media sosial, Jokowi yang juga hadir dalam acara itu tampak hanya tersenyum.

Sedangkan kader-kader PDIP tampak bertepuk tangan menyambut pernyataan sang ketua umum.

April : Deklarasi Ganjar Pranowo

Media Singapura The Strait Times melaporkan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo memburuk setelah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, di Istana Batutulis, Kota Bogor, pada 21 April 2023.

Dalam laporannya, media itu menyebut menyebut, seorang politikus senior PDIP menyatakan bahwa Megawati tidak melibatkan Jokowi sama sekali dalam pemilihan Ganjar.

Bahkan, RI 1 dilaporkan sangat terkejut dengan deklarasi yang terasa mendadak pada 21 April 2023 atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Ketika itu, Jokowi yang sudah di Solo tergopoh-gopoh, kembali ke Jakarta dan Bogor untuk menghadiri acara deklarasi pencapres tersebut.

Selain itu, dilaporkan juga Jokowi kesal karena usulannya terkait cawapres diabaikan Megawati.

Jokowi merekomendasikan dua pembantunya untuk menjadi pendamping Ganjar. Keduanya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kabar ini kemudian dibantah Ganjar Pranowo.

"Tidak, kita kompak kita solid bahkan makin solid," kata Ganjar usai menghadiri acara konsolidasi PDI-P DKI Jakarta, di Basket Hall Senayan, Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Ganjar kemudian menyinggung bagaimana ia diumumkan oleh Megawati sebagai bacapres PDI-P di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi pun terlihat hadir dalam deklarasi tersebut.

"Saya baru 44 hari disampaikan Bu Mega, sehingga sekarang masih berproses dan makin solid-solidnya," ujar dia.

Gubernur Jawa Tengah ini pun enggan menanggapi lebih jauh mengenai kabar keretakan hubungan Jokowi dengan Megawati.

Oktober : Gibran jadi Cawapres dan Politik Dinasti

Puncak retaknya hubungan Jokowi dan PDIP adalah ketika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Jokowi dinilai berperan mendorong putranya menjadi cawapres Prabowo.

Wali Kota Solo berusia 36 tahun itu akhirnya bisa menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun asal berpengalaman sebagai kepala daerah.

Tudingan kian kencang mengingat MK diketuai ipar Jokowi, Anwar Usman.

Belakangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa, 7 November 2023, mencopot Anwar dari jabatannya karena dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik berat.

Anwar Usman dinilai memiliki konflik kepentingan dalam perkara itu.

Majunya Gibran jadi cawapres sepertinya mempertegas di mana posisi Jokowi dalam Pilpres 2024.

Semua pengamat mengatakan, hal ini membuat "mustahil" Jokowi bersikap netral karena posisi anaknya maju sebagai kontestan di Pilpres.

November: Megawati Tuding Pemerintah bak Orde Baru

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengutarakan kejengkelannya kepada pemerintah yang disebutnya telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024 dalam acara konsolidasi relawan pendukung Ganjar-Mahfud MD, pada Senin (27/11/2023).

Megawati juga menyebut penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru.

Kecaman ini sekaligus merupakan bentuk penegasan kepada Presiden Joko Widodo bahwa mereka sudah berbeda haluan dan pesan bahwa pertarungan telah dimulai.

Tanpa menyebut nama, di hadapan relawan pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Megawati menyinggung tindakan sewenang-wenang itu seperti intimidasi dan intervensi kepada masyarakat.

Praktik tersebut, kata dia, seperti era Orde Baru.

"Bolehkah kamu menekan rakyat? Bolehkah kamu memerintah apapun juga kepada rakyat tanya melalui perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia ini?" ujar Megawati yang disambung tepuk tangan para relawan se-Jawa di JiExpo Kemayoran, Jakarta.

Dikutip dari BBC Indonesia, Politisi senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, ketika itu tak menyanggah.

Namun dia juga menekankan bahwa yang memulai 'pengkhianatan' adalah Presiden Jokowi karena mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan merestui putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.