TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman merasa tidak puas dengan hasil sidang etik atas perkara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri.

Menurut Boyamin, Dewan Pengawas (Dewas) KPK seharusnya tidak hanya meminta Firli Bahuri mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Firli Bahuri semestinya diberhentikan dengan tidak hormat karena dianggap telah melakukan pelanggaran etik berat.

Pihaknya pun berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan rekomendasi untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat itu kepada Firli Bahuri.

“Mestinya ini ditambahi. Diminta mengundurkan diri dan direkomendasikan pada presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat."

Baca juga: Dewas KPK Ungkap Harta Firli Bahuri yang Tak Ada di LHKPN, Beli Tanah dan Apartemen Pakai Nama Istri

“Saya memohon kepada Paduka, Yang Mulia Presiden Jokowi memberhentikan Pak Firli mestinya disertai dengan tidak hormat, karena apa? (Firli Bahuri) melanggar kode etik berat,” kata Boyamin pada Rabu (27/12/2023).

Pasalnya, sebagai petinggi KPK Firli Bahuri telah melakukan kesalahan dalam berbagai hal.

Firli Bahuri dinilai terbukti melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang tengah beperkara di KPK.

Ia juga terbukti tidak jujur melaporkan harta kekayaannya serta menyewa rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

Apalag Dewas KPK menilai tidak ada hal yang meringankan sanksi terhadap Firli Bahuri.

Bahkan, Dewas KPK menjelaskan Firli Bahuri tidak hadir dalam persidangan kode etik dan tidak mau mengakui perbuatannya.

Menurut Boyamin, tindakan Firli Bahuri mencoreng nama lembaga antirasuah itu di mata publik.

Oleh sebab itu, Boyamin berharap Dewas KPK bisa melakukan tindakan lebih jauh, yakni memberikan memberhentikan Firli Bahuri secara tidak hormat.

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean menduga Firli Bahuri berusaha memperlambat jalannya persidangan.