TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dapat berlangsung lebih dari satu kali atau tiga kali dalam setahun jika memungkinkan.

Namun inisiatif ini dikhawatirkan akan merepotkan dan membuat bingung pemerintah daerah dalam pelaksanaannya di lapangan.

"Ini adalah bentuk fleksibilitas penataan ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU 20/2023 tentang ASN," kata dia.

"Kita memberi ruang yang terbuka dan memudahkan pemerintah dari pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen. Tidak terpaku pada pola tertentu, agar organisasi bisa berjalan dinamis,” ujar Anas di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Dia menjelaskan, di institusi swasta maupun BUMN yang dinamis, rekrutmen tidak harus menunggu siklus tahunan, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Jika rekrutmen harus menunggu siklus sekali dalam setahun, organisasi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang sangat dinamis.

Termasuk untuk tahun 2024 ujarnya, rekrutmen berpotensi dijalankan lebih dari satu kali. Presiden Jokowi telah mengumumkan rekrutmen CASN 2024 sebanyak 2,3 juta orang.

Terkait jadwal seleksi, pemerintah akan mengumumkan usai melakukan pembahasan teknis dengan seluruh instansi.

Direncanakan, untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri atas seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dilaksanakan pada bulan Mei 2024.

“Untuk tahap pertama diharapkan semua kementerian, lembaga, dan pemda dapat memasukkan data dalam platform digital yang disiapkan BKN,” ujar Anas.

Saat ini Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.

Pekan ini Tim Kementerian PANRB dan BKN menggelar pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemda dan pengelola kepegawaian.

"Kementerian PAN-RB mendorong instansi pemerintah baik pusat dan daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik sehingga reformasi birokrasi berdampak dapat benar-benar terwujud. ditargetkan konsolidasi usulan instansi pemerintah diselesaikan pada Januari 2024" ungkap dia.

Seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024.

Instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Baca juga: 8 Instansi Sudah Umumkan Hasil Kelulusan CPNS 2023

Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.

Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.

Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih menyebut banyak tenaga honorer dan pemerintah daerah kebingungan dengan rencana seleksi CPNS 2024 yang bakal dilakukan tiga kali dalam setahun.

Baca juga: Link Pengumuman CPNS KPK 2023 dan Tahapan Selanjutnya bagi Peserta Lulus

"Jadi, rata-rata Pemda bingung, 3 kali rekrutmen ini apakah 2,3 juta (jumlah total formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024, red) dibagi 3 tahap atau bagaimana," ujarnya.

Pelaksanaan seleksi CPNS hingga 2,3 juta orang baik di pusat maupun daerah juga bakal menyulitkan pemerintah daerah.

Karena itu agar tidak simpang siur informasinya sejumlah pemerintah daerah berencana melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PAN-RB).

"Ini bikin Pemda galau juga lho," katanya.(Tribun Network/fah/rin/wly)