Sejumlah Menteri Jokowi Disarankan Mundur Ramai-ramai, Begini Tanggapan Pengamat
Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi mundur.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Choirul Arifin
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi mundur.
Seruan Faisal Basri itu disuarakan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral di Pilpres 2024.
Jokowi dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat," ajak Faisal Basri.
"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).
Menanggapi seruan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai sejumlah menteri bakal menyatakan mundur setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024.
Baca juga: Faisal Basri Serukan Menteri Jokowi Mundur, Pengamat Prediksi Sehabis Pilpres
"Nanti setelah pilpres (sebagian menteri mundur). Sekarang semua masih menahan diri," ujar Ray kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).
Ray memperkirakan, para menteri yang mundur itu kebanyakan dari PDI Perjuangan dan Nasdem.
Baca juga: Ketua Umum Projo Respons Maruarar Sirait Mundur dari PDIP: Sangat Jelas, Tegak Lurus Jokowi
Para menteri yang berasal dari kedua partai tersebut, menurut Ray, masih menahan diri.
"Untuk sekarang mereka belum mundur dari kabinet. Sebab akan buruk terhadap partai maupun capres yang didukung oleh partai," ujar Ray.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.