TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, Muhammad Islah mengkritisi kebijakan lingkungan pada program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.

Hilirisasi beberapa kali disebut Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Pemerintah Gaungkan Hilirisasi, Ekonom Menyentil: Regulasi RI Sendiri Tidak Pro Nikel

Debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, mengusung tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.

Islah menilai, dalam debat itu, Gibran lebih menyasar pada hal-hal teknis, seperti hilirisasi dibanding hal yang prinsip.

Berbeda dengan Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD membahas prinsip-prinsip keadilan untuk masyarakat di bidang Agaria dan Perubahan Iklim.

Baca juga: Bantah Narasi Gibran di Debat Cawapres, Greenpeace Tegaskan Hilirisasi Tak Bisa Entaskan Kemiskinan

“Kalau mau melanjutkan hilirisasi, maka kebijakan lingkungan hanya tempelan, karena tidak diawali dengan kajian lingkungan,” ujarnya, Senin (22/1/2024) di Jakarta.

Islah menyebut, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) penting diputuskan secara politik. Setelah proyek dan lokasi ditetapkan, baru dilakukan kajian lingkungan.

Dia mencontohkan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang berdampak pada konflik antara aparat dan warga.

Konflik ini bersumber dari rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata atau Rempang Eco City.

Pada tahap pertama akan dibangun industri kaca. Proyek ini bagian dari program hilirisasi nasional untuk bahan pasir kuarsa dan silika.

“Contoh Rempang, ketika penggusuran terjadi bentrok, sampai sekarang tidak dibuat kajian lingkungan. Bagaimana itu?” tanya Islah.

Adapun Gibran dalam debat mengatakan, bahwa hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan.

“Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan keberlanjutan dan sosialnya. Dampak perubahan iklim semakin nyata, banjir, kekeringan, kenaikan air laut. Ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata,” kata Gibran.