Soal Gugatan Anwar Usman ke PTUN, Mahfud MD: Nggak Bisa Dong
Perkara yang boleh diadili oleh PTUN adalah keputusan tata negara dari pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Muhammad Zulfikar
"Itulah poinnya kami merasa harus hadir di sana," kata Palguna.
Palguna juga menilai hakim PTUN juga sadar dengan persoalan tersebut.
"Bahwa ini merupakan objek gugatan pengadilan tata usaha negara. Maksudnya keputusan MK itu, walaupun itu masih banyak pertanyaan," kata dia.
"Tapi perlakuan terhadap putusan ini harus khusus. Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena ini menyangkut praktik penyelagaraan negara. Dampaknya tidak akan terkira andai kata putusan tidak mempertimbangkan hal-hal demikian," sambung dia.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara yang diajukan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo sudah mencapai tahap pemeriksaan persiapan 4, yang sudah digelar pada Rabu (27/12/2023) lalu, pukul 10.00 WIB.
Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta karena keberatannya atas pengangkatan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) penggantinya.
Hal tersebut akibat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang satu di antaranya memutuskan Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
