TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menyatakan memposisikan diri netral dan tidak memihak dalam gelaran Pemilu 2024.

Ma'ruf mengatakan soal pilihannya nanti hanya akan dituangkan pada hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024.

Ia juga menegaskan tidak ada yang boleh tahu pilihannya tersebut karena itu urusan hatinya.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak.

"Saya kira soal (pernyataan) presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh."

"Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah silakan saja nanti urusannya itu publik saja," kata Ma'ruf usai memimpin Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

"Tapi saya, sudah, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak."

"Saya bilang saya netral."

"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," sambung dia.

Namun Ma'ruf terkesan enggan pandangannya tersebut dibenturkan dengan pandangan presiden.

"Ini bukan perbedaan dengan presdien, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti," kata Ma'ruf disambut tawa sejumlah hadirin dalam kesempatan tersebut.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi,  hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Presiden usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (24/1/2024).

Menurutnya sebagai pejabat boleh berkampanye. 

Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata dia.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," sambung dia.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata dia.

Pernyataan Jokowi lantas menuai kritik dari masyarakat.(Tribunnews.com/Gita Irawan)