VIDEO Iriana Jokowi Acungkan 2 Jari: KPU Tak Masalah, Kubu Ganjar dan AMIN Respon Berbeda
Respon KPU, Gibran, Kubu AMIN dan Ganjar Hingga Jokowi soal aksi istri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Iriana Jokowi yang mengacungkan dua jari.
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibu Negara, Iriana Jokowi sedang menjadi sorotan publik usai mengacungkan dua jari saat kunjungan kerja ke Salatiga bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (22/1/2024) lalu.
Aksi ibu Negara tersebut itu mendapat sorotan karena Iriana merupakan ibunda dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dan pose tersebut identik dengan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran.
Terlebih aksi tersebut dilakukan Iriana saat sedang menumpangi mobil kepresidenan dengan pelat Indonesia 01.
KPU
Merespons hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menganggapnya sebagai masalah.
Pasalnya menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kapasitas Iriana adalah sebagai Ibu Negara dan menurutnya Ibu Negara bukanlah suatu jabatan.
"Tak ada, ibu negara kan bukan jabatan," kata Hasyim saat ditemui awak media di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
Respons Gibran
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka santai merespons pose dua jari yang ditunjukkan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Gibran, itu merupakan hal biasa
“Hal biasa,” jawabnya singkat saat ditemui di kantornya, Kamis (25/1/2024).
Respons AMIN dan Ganjar
Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan reaksi berbeda dengan KPU.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, meminta seluruh pejabat negara, juga ibu negara, agar menahan diri untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada kubu mana pun.
Todung mengatakan seluruh pejabat dan ibu negara harus menjunjung asas netralitas dalam Pemilu 2024.
Sementara itu, pasangan capres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menganggap aksi mengacungkan dua jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara, sangat memalukan.
"Seyogianya bukan hanya Presiden Jokowi, tetapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai kepala desa, ya menghormati asas netralitas itu."