Di sisi lain, Bahlil juga menjawab alasan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto turut dilibatkan dalam bagi-bagi bansos. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran bansos masih bagian program pemerintah.

"Coba bayangkan Menko dia bisa atur berkoordinasi. Yang penting programnya program pemerintah ya itu kan pembagian-pembagian tugas aja itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.(Tribunnews.com/Igman Ibrahim)