Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tim penyidik memeriksa Ribka Tjiptaning di Gedung Merah-Putih KPK, Kamis (1/2/2024).

Dalam pemeriksaan, Ribka Tjiptaning mengaku lebih banyak lupa.

"Ya sudah lupa semua. Sudah blank. Cuma ku terangin tupoksinya di DPR," kata Ribka usai pemeriksaan.

Menurut Ribka, peristiwa pidana yang diusut KPK terjadi pada tahun 2012.

Dia pun mempertanyakan alasan KPK baru mengusut lagi kasus tersebut setelah belasan tahun lamanya.

Baca juga: PDIP Sebut Ribka Tjiptaning Diperiksa KPK Karena Kritik Prabowo-Gibran

"saya bingung saja kenapa kasusnya diangkat baru sekarang? Itu kan sudah 12 tahun yang lalu," ujar Ribka.

Saat itu Ribka menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja Kemenaker.

Namun, dia mengaku bingung saat ditanya mengenai anggaran yang terkait dengan salah satu fungsi DPR.

"Dapat undangan ini juga enggak tahu kasusnya apa. Ditanyain, banyak yang saya enggak tahu," katanya.

Terkait materi pemeriksaan lebih lanjut, Ribka tak membeberkannya.

Dia hanya mengungkapkan bahwa telah dicecr belasan pertanyaan oleh tim penyidik.

Baca juga: KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

"Itu mah tanya saja sama penyidiknya. Kurang lebih 10-15 lah," ujar Ribka.

Ribka Tjiptaning dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) oleh KPK, Kamis (1/2/2024).

Ribka pun hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai saksi.

Selain Ribka, KPK juga memeriksa dua saksi lain terkait perkara ini pada hari yang sama.

Kedua saksi tersebut terdiri dari satu pegawai negeri dan swasta, yakni Ruslan Iriantp Simbolon (Pegawai Negeri Sipil) dan Bunamas (Swasta).

Terkait perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka yakni Karunia selaku Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Reyna Usman selaku ASN Kemnaker, dan I Nyoman Darmanta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan sistem proteksi TKI.

Perkara bermula saat Reyna Usman dalam jabatannya selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengajukan anggaran untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp20 miliar ke Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Selanjutnya, I Nyoman Darmanta dipilih dan diangkat sebagai PPK dalam pengadaan tersebut.

Sekitar Maret 2012, atas inisiatif dari Reyna Usman dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri I Nyoman Darmanta dan KRN selaku Direktur PT AIM yang kemudian atas perintah RU terkait penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT AIM.

Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik Karunia, di mana Karunia sebelumnya telah menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang, sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Pengondisian pemenang lelang, diketahui sepenuhnya oleh I Nyoman Darmanta dan Reyna Usman

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.