Dia menyebut tidak perlu bansos harus diberikan sekaligus jika memang penerima tidak membutuhkannya.

“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Selain itu, eks Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok turut mengkritik pemberian bansos oleh pemerintah.

Ahok menyebut pemberian bansos oleh pemerintah bukanlah wujud keadilan sosial.

“Saya hidup ini mau jadi kaya raya tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial bukan keadilan sosial,” katanya saat berpidato dalam acara deklarasi Ahokers untuk capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Minggu (4/2/2024),

Ahok mengungkapkan para pendiri bangsa telah memiliki tujuan jelas bagi rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Menurutnya, pemberian bantuan sosial hanya terjadi pada zaman kerajaan.

“Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang harus dikasihani,” katanya.

Ahok menegaskan bahwa bangsa ini adalah milik seluruh masyarakat sehingga keputusannya untuk bergabung dengan PDIP demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa tersebut.

Jokowi Tepis Pemberian Bansos untuk Kepentingan Politik

Dilansir laman Setkab, Jokowi membantah bahwa bansos yang disalurkan tersebut untuk kepentingan politik.

Dia menegaskan bahwa bansos diberikan kepada masyarakat untuk memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir seluruh negara.

“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja,” katanya pada Jumat (2/2/2024).

Jokowi juga mengungkapkan bansos yang diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintah Sedang Lakukan Pembohongan Publik Melalui Bansos