Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merilis data koalisi parpol di Pilpres 2024 paling banyak merusak hutan Indonesia.

Dalam paparannya, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian mengungkapkan dari tiga koalisi parpol di Pilpres 2024. Semuanya tercatat pernah melakukan deforestasi hutan.

Bahkan kata Uli, paling parah data salah satu koalisi parpol di Pilpres 2024 tercatat merusak hutan setara seluas 37 kali pulau Bali.

"Kita melihat tidak ada satupun koalisi yang tidak memiliki jejak pengrusakan hutan secara khususnya melalui penerbitan izin secara besar-besaran," kata Uli dalam paparannya di kantor Walhi Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Kemudian Uli menginformasikan dari tiga koalisi parpol di Pilpres 2024. Koalisi mana yang berkontribusi paling besar atau memiliki jejak pengrusakan hutan paling besar.

"Kalau kita lihat di era Golkar berkuasa pada saat itu Soeharto dan Habibie. Seluas 10 juta hektar hutan telah diserahkan kepada korporasi untuk dihancurkan," sambungnya.

Baca juga: Kata Walhi soal Film Dirty Vote: Bantu Kita Menentukan Pilihan 14 Februari Mendatang 

Lalu di rezim Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 2,9 juta hektar hutan juga diserahkan kepada korporasi, kata Uli. Ia melanjutkan melalui partai di mana Zulkifli Hasan menjadi ketua umum dan PBB di mana MS Kaban menjadi ketua umumnya.

"Artinya total sebesar 31,9 juta hektar hutan Indonesia telah diserahkan kepada koperasi untuk dihancurkan. Dari jejak pendekatan tadi yang paling banyak mengeluarkan izin baik menggunakan pendekatan partai politik atau pendekatan siapa Kementerian Kehutanan berasal dari kader mana," sambungnya.

Maka sebetulnya jumlah 31,9 juta hutan yang telah dirusak itu, kata Uli setara dengan dua kali Pulau Jawa.

"Jadi hutan yang telah diserahkan di mana partai-partai ini berkuasa sebesar lebih dari dua kali lipat luas pulau Jawa atau setara dengan 37 kali luas Pulau Bali," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa hutan-hutan yang telah diserahkan kepada korporasi dijamin pasti akan mengubah hutannya. Serta merusak fungsi hutan sebagai penadah air dan penata iklim secara global.

"Jadi setara dengan 37 kali Pulau Bali atau dua kali luas pulau Jawa," tegasnya.

Jadi poinnya, kata Uli meskipun tidak ada satupun koalisi partai yang bebas dari jejak pengrusakan atau kejahatan ekologi.