PKS Hormati Surya Paloh Temui Presiden Jokowi Meski Tanpa Koordinasi dengan Timnas AMIN
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski belum mengetahui apakah sudah berkomunikasi dengan Timnas AMIN (Anies-Muhaimin), PKS menilai pertemuan kedua sosok itu merupakan hak Partai NasDem.
"Saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kita hargai," kata Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid kepada wartawan Senin (19/2/2024).
PKS pun tak ingin mempermasalahkan pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.
Sebab saat ini PKS sedang fokus untuk mengawal perhitungan suara pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).
"Fokus kami saat ini terus pantau dan kawal suara. Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan dengan jujur dan adil," pungkas dia.
Adapun pada Minggu (18/2/2024), Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Surya Paloh tampak menumpangi Mobil Lexus hitam. Dia tiba sekitar pukul 18.45 WIB melalui pintu Medan Merdeka Utara.
Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana, Willy Aditya Tegaskan Pertemuan Biasa
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh pun berlangsung tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari jauh.
Berdasarkan pantauan, mobil diduga ditumpangi Surya Paloh tampak keluar Istana sekitar pukul 20.02 WIB.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pertemuan Surya Paloh dan Jokowi tak dikoordinasikan dengan Koalisi AMIN.
"Tidak ada koordinasi terkait, pertemuan ketum ketum partai di koalisi AMIN. Tidak ada," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).
Namun, Cucun menuturkan, tak masalah juga jika Surya Paloh tak melaporkan rencana pertemuan itu dengan Koalisi AMIN.
"Ya nggak mesti bilang juga itu hak partai," imbuhnya.