VIDEO Jokowi Tidak Ragu Angkat AHY Sebagai Menteri ATR: Demokrat Gembira dan PDIP Siap Mengawal
Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan.
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua orang menjadi menteri dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang sebelumya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto.
Jokowi mengatakan dirinya tidak ragu menunjuk AHY Sebagai Menteri ATR/BPN.
Jokowi yakin AHY mampu memimpin Kementerian yang mengurusi bidang pertanahan.
Menurut Jokowi pertimbangan memilih AHY selain karena Ketua Umum Partai Demokrat, juga merupakan lulusan Akademi Militer, dan mengenyam pendidikan di sejumlah universitas luar negeri.
Jokowi mengatakan telah menitipkan sejumlah pesan kepada AHY dalam memimpin Kementerian ATR/BPN. Diantaranya yakni terkait sertifikat elektronik yang harus didorong lebih masif.
Respon Partai Demokrat
Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku kaget saat mendengar kabar kakaknya Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia tak menyangka, ajakan untuk masuk kejajaran pemerintahan datang begitu cepat.
Sebagai adik kandung, Ibas mendoakan agar AHY bisa amanah menjalankan jabatan barunya.
Adapun Partai Demokrat telah lama mengambil posisi berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun.
Sebagaimana diketahui Partai Demokrat menjadi penyokong utama ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden dua periode 2004-2014.
Setelah itu Demokrat berada di luar kekuasaan atau menjadi oposisi ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo dua periode 2014-2019 dan 2019-2024.
