Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintahan Jokowi Segera Berakhir, Menko Muhadjir Pesimistis Angka Kemiskinan Bisa 7,5 Persen

Dan diketahui, masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode atau 10 tahun akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Pemerintahan Jokowi Segera Berakhir, Menko Muhadjir Pesimistis Angka Kemiskinan Bisa 7,5 Persen
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Deretan rumah panggung berdiri di Bantaran Kali Ciliwung, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (12/2/2023). Berdasarkan data BPS, tingkat atau angka kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen atau naik 0,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,6 persen. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku pesimistis kalau angka kemiskinan di Indonesia bisa menurun 6,5 sampai 7,5 persen pada tahun 2024 ini.

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir, usai dirinya ikut rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin, Kamis (22/2/2024). Target tersebut yang diutarakan langsung oleh Wapres Maruf Amin dalam rapat.

Dan diketahui, masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode atau 10 tahun akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Itu kemungkinan besar tak akan tercapai kalau targetnya 7,5. Posisinya sekarang masih 9,3 persen," kata Muhadjir saat ditemui di Istana Wapres usai rapat membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan 2024, di Istana Wapres RI.

Dikatakan sulit terwujud karena Muhadjir merujuk pada penurunan angka kemiskinan yang terjadi pada tahun lalu.

Dimana kata dia, angka kemiskinan Indonesia pada tahun lalu hanya berada di angka 0,3 persen.

Berita Rekomendasi

Sementara, saat ini tingkat kemiskinan Indonesia di tahun 2023 masih berada di angka 9,36 persen.

"Jadi, masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red). Dan itu saya tidak terlalu optimis bisa capai itu. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan hanya 0,3 sampai 0,5. 0,3 paling tinggi," tukas dia.

Baca juga: Target 100 Hari AHY usai Jadi Menteri ATR: Masifkan Sertifikat Elektronik, 120 Juta Tanah Terdaftar

Sebelumnya, Wakil Presiden RI (Wapres) Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah melalui kementerian/lembaga untuk membuat kebijakan khusus guna menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Kata Ma'ruf Amin, target penurunan kemiskinan di Indonesia masih sebesar 2 persen dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 9,37 persen.

Menko PMK Muhadjir Effendy usai rapat tingkat menteri di Istana Wakil Presiden Wapres RI
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat ditemui awak media usai rapat tingkat menteri di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Pernyataan itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat tingkat menteri dalam membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2024.

"Sementara target RPJMN 2024 itu 6,5 sampai 7,5 persen, ini artinya masih kurang 2 persen lebih ya, 2 persen lebih, targetnya 7,5 persen ini masih 2 persen," kata Ma'ruf di Istana Wapres RI, Kamis (22/2/2024).

Atas hal itu, Wapres Ma'ruf meminta agar jajaran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk membuat beragam kebijakan khusus.

Tujuannya, agar target penurunan angka kemiskinan itu bisa dicapai pada akhir masa pemerintahan di tahun 2024 ini.

"Kita perlu ada kebijakan-kebijakan khusus melalui beragam program di kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen pada 2024," kata Ma'ruf.

Atas hal itu, dalam rapat tingkat menteri ini Ma'ruf Amin menyatakan pengin mendapatkan gambaran atau rencana dari pemerintah soal upaya untuk memenuhi target tersebut.

"Saya ingin nanti dapat gambaran rencana kita dan kemungkinan-kemungkinan capaian karena waktu kita hanya tinggal 7 apa 8 bulan, jadi waktunya tidak panjang lagi," beber  dia.

Baca juga: Masuk Pemerintahan Jokowi, Demokrat Sindir Menteri-menteri yang Bertingkah Seperti Oposisi

Sementara sejauh ini atau dalam lima tahun terakhir pemerintah kata dia, sudah melakukan beragam upaya untuk menanggulangi kemiskinan

Salah satunya terjadi besar-besaran di masa Covid-19 serta dengan memperluas bantuan sosial.

"Antara lain perluasan bantuan sosial, inovasi peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi covid-19 hingga mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," kata dia.

"Tetapi masih ada tantangan seperti ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyalurannya," tukas Ma'ruf Amin.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas