Kilas Balik AHY Kritik Food Estate, Cipta Kerja, dan Singgung Utang Negara, Kini jadi Menteri Jokowi
Kilas balik Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, kritik food estate, cipta kerja, dan singgung utang negara. Kini dirinya menjadi menteri Jokowi.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
AHY pernah menyoroti soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menurut AHY, Perppu tersebut tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya.
“Esensi demokrasi tak diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah,” ujar AHY dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/1/2023).
AHY menilai elemen sipil banyak mengeluhkan soal minimnya akses terhadap materi undang-undang selama proses revisi.
Proses yang diambil dalam revisi UU Cipta Kerja itu dinilainya tidak tepat.
"Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan sah, bukan justru mengganti UU melalui Perppu," terangnya.
Kemudian, sambung AHY, jika alasan kegentingan memaksa dijadikan alasan terbitnya Perppu ini maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini.
"Bahkan tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya," paparnya.
Utang Negara
Selain mengkritik food estate, ketika berpidato di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023), AHY juga menyinggung utang negara.
Dia menyatakan anggaran negara banyak membiayai proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur hanya untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri.
Menurutnya, proyek-proyek itu justru tidak banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil atau wong cilik.
"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY saat itu.
AHY menyebut proyek-proyek tersebut membuat defisit anggaran negara yang berimbas terhadap kenaikan utang negara.
Bahkan dalam tiga tahun terakhir, sambungnya, utang negara mengalami kenaikan tiga kali lipat.
