TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya tidak pernah menggertak siapapun ketika mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar merespons pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie yang menilai wacana menggulirkan hak angket hanyalah gertakan politik.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, pihaknya menyampaikan usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu dengan cara yang biasa saja.

"Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja," kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mempersilakan semua pihak untuk berkomentar, termasuk Jimly.

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok," ujar Ganjar.

Lagipula, kata Ganjar, hak angket merupakan langkah konstitusional untuk melakukan penyelidikan.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus, paling fair," ucapnya.

Sebelumnya, Jimly mengatakan, hak angket tidak berpengaruh karena digulirkan dalam waktu yang terbatas, yakni 8 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Hak angket itu kan, hak interpelasi, hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah enggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja," kata Jimly saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2024).(*)