VIDEO TPN Ganjar-Mahfud Soal Sikap Ketua Majelis Kehormatan PPP Tolak Hak Angket: Bukan Sikap Partai
Chico menegaskan, pernyataan Zarkasih yang menolak hak angket adalah bukan sikap resmi PPP, melainkan hanya individu.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD merespons mengenai sikap Ketua Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zarkasih Nur yang menolak wacana hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan selama ini komunikasi di internal TPN termasuk PPP sangat baik terkait rencana menggulirkan hak angket.
Chico Hakim menuturkan seluruh partai politik (parpol) pendukung Ganjar-Mahfud solid untuk mendukung rencana hak angket.
Chico menegaskan, pernyataan Zarkasih yang menolak hak angket adalah bukan sikap resmi PPP, melainkan hanya individu.
"Kemarin itu memang kan ada komentar dari salah satu petinggi Majelis Kehormatan PPP."
"Jadi bukan PPP atau Majelis Kehormatan PPP sebagai institusi."
"Hanya seorang individu," ujar kata Chico kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).
Tak hanya itu, Chico menjelaskan TPN juga sudah solid untuk merencanakan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR bijaksana menyikapi wacana hak angket.
Zarkasih khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.
Zarkasih juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.
Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menepis pernyataan Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyebut hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu akan memicu rawan perpecahan.
Adian mengatakan, masyarakat melihat bahwa kecurangan Pemilu 2024 sangat vulgar.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.