Bahas Program Makan Siang Gratis, Pemerintah Ingin Rencana Keberlanjutan Tetap Terealisasi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program yang mulai dibahas yakni makan siang gratis.
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memulai pembahasan program-program baru dari presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program yang mulai dibahas yakni makan siang gratis.
Diketahui, program tersebut menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Suharso mengatakan, pembahasan program makan siang tersebut diperlukan supaya rencana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo terealisasi.
Namun, dia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.
Suharso mengatakan RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.
"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap dia.
"Agar benar-benar ada keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," tandas Suharso.
