Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya, Taufik Hendra Kusuma mendapat tambahan hukuman dari majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di sidang banding.

Hukuman 4,5 tahun yang semula dia dapatkan di persidangan pertama, naik menjadi 5 tahun di tingkat banding dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufik Hendra Kusuma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," dikutip Minggu (25/2/2024) dari dokumen putusan banding di laman resmi Mahkamah Agung.

Sedangkan hukuman denda, Majelis memutuskan nominal yang sama, yakni Rp 100 juta.

Begitu pula dengan hukuman uang pengganti, Taufik Hendra divonis untuk membayar nominal yang sama, yakni Rp 5,606 miliar.

"Menjatuhkan pdana denda sebesar Rp 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan; Menghukum Terdakwa Taufik Hendra Kusuma untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 5.606.000.000," katanya.

Uang pengganti tersebut mesti dibayarkan paling lambat satu tahun sejak putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayarkan dalam tenggat waktu tersebut, maka harta bendanya akan disita dan dilelang.

"Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun," kata Majelis Hakim tingkat banding yang dipimpin Hakim Tony Pribadi.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa Taufik Hendra terbukti melanggar hukum sebagaimana dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menyatakan Terdakwa Taufik Hendra Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum."

Baca juga: Penyidik Kejagung Periksa Dua Mantan Dirut Waskita Karya Terkait Kasus Korupsi Tol Japek MBZ

Dalam dakwaan, Taufik Hendra bersama terdakwa dan tersangka lain disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 1,36 triliun.

Kerugian itu lantaran penyalah gunaan fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) tahun 2019 dan tahun 2020 dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya oleh PT Waskita Beton Precast untuk kegiatan operasional dan pembiayaan PT Waskita Karya.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.364.932.627.191," sebagaimana tertera dalam dakwaan Taufik Hendra.

Baca juga: Korupsi Tol Japek MBZ, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol dan 3 Eks Petinggi Waskita Karya Diperiksa

Secara rinci, aliran uang yang dimaksud yakni:

1. memperkaya Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA berupa penerimaan uang sebesar Rp 5.606.000.000;

2. memperkaya BAMBANG RIANTO (eks Direktur Operasional II PT Waskita Karya) berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD 195.000;
3. memperkaya HARIS GUNAWAN (eks Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya) berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD 40.000;
4. memperkaya DESTIAWAN SOEWARDJONO (eks Direktur Utama PT Waskita Karya) berupa penerimaan uang sebesar Rp 5.100.000.000 dan USD 50.000; dan
5. memperkaya NIZAM MUSTAFA (Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya) berupa penerimaan uang sebesar Rp 1.486.387.939 dari pembayaran pekerjaan fiktif melalui PT Pinnancle Optima Karya, PT Mutiara Pusaka Karya, CV Karya Wida Perkasa dan KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur.