TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH – Partisipasi media berdampak besar untuk mengawasi kebijakan dan program Kementerian Agama.

Hal ini dikatakan Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo saat saat berdialog dengan puluhan editor media massa nasional dan daerah di Banda Aceh, Minggu (25/2/2024) malam.

Baca juga: Jumlah Lansia Tinggi, Kemenag Minta Petugas Haji Totalitas Tangani Jemaah

Menurut stafsu Menag, Kemenag mampu membangun layanan secara efektif, efisien, dan bahkan lebih akuntabel berkat media.

Pria yang biasa disapa dengan Gus Bowo ini meyakini kepercayaan publik pada Kementerian Agama terbangun salah satunya karena peran kontrol media.

Menurutnya, transformasi layanan dan good governance yang sejak awal menjadi komitmen Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas akhirnya terwujud dengan dukungan media.

Kolaborasi Kemenag dan media menjadi salah satu kunci terwujudnya pemerintahan bersih yang diinginkan Menag.

Baca juga: Kemenag Tunda Pengumuman Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi

“Kolaborasi dengan melibatkan peran konstruktif dari media ini menjadi kebutuhan karena terbukti memberikan manfaat dan dampak yang besar,” ujar Wibowo Minggu (25/2/2024) malam.

Wibowo mengakui peran media ini saat berbicara saat acara focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Pengawasan Kolaboratif 2024’ yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Wibowo mengungkapkan, dengan transparansi yang tinggi, maka pada akhirnya juga menciptakan kepercayaan dari publik dan reputasi yang baik.

Tingginya reputasi Kemenag itu antara lain ditandai dengan pengakuan dan pemberian sederet penghargaan dari pihak luar.

Pada 2023, Kemenag antara lain mendapat pengakuan dari Komisi Informasi (KI) Pusat yang memberikan penghargaan berupa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif.

Kualifikasi Informatif ini sangat bergengsi karena tercatat yang tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik.

Beberapa media juga menganugerahi Kemenag sebagai institusi yang berhasil melakukan transformasi layanan publiknya menjadi serba digital.

Terakhir, Kemenag meraih predikat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena berhasil menerapkan sistem manajemen merit pada ASN.

Wibowo berharap, kerja kolaboratif antara media dengan Kemenag ini harus terus terjaga karena menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).

Dalam kerangka pengawasan, media tak sebatas berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, program, kegiatan dan keputusan pemerintah.

"Media bisa membantu menjaga transparansi lewat laporan jurnalistik yang khas, menyibak informasi yang mungkin tidak diungkapkan secara terbuka oleh pemerintah,"imbuh Wibowo.

Menurutnya, media juga berperan dalam mengontrol kinerja pemerintah dan menyoroti kelemahan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya publik.

Lewat laporan atau pemberitaan terkait kebijakan publik, media efektif dalam membantu mengawasi pemerintah.

“Liputan media yang kritis namun konstruktif dapat memicu perbaikan berbagai layanan publik di Kemenag. Terakhir, media menyediakan berbagai platform yang bisa dipakai publik dalam mengekspresikan pendapat mereka tentang kinerja pemerintah," terangnya. (*)