Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tak hanya memberikan sanksi permintaan maaf terhadap 90 pegawainya yang terlibat pungutan liar (pungli) di rumah tahanan.

Ke depannya, para pegawai tersebut juga akan dikenakan sanksi disiplin oleh Tim Pemeriksa Inspektorat KPK yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Biro SDM, Biro Umum, dan atasan para pegawai.

"Sekarang dalam tahap pemeriksaan oleh tim inspektorat KPK untuk menjatuhkan hukuman disiplin," kata Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Menurut Nawawi, sanksi ini diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Hal itu mengingat para pegawai yang terlibat pungli merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Anggotanya Diduga Terlibat Kasus Pungli di Rutan KPK, Polri Tunggu Proses yang Berjalan

Sebagian dari pegawai tersebut pun telah ditetapkan tersangka.

"Sejumlah lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam tahapan penyidikan," ujar Nawawi.

Sebelumnya, 78 pegawai KPK telah meminta maaf secara massal di hadapan Pimpinan, Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan Dewas KPK pada Senin (26/2/2024).

Permintaan maaf ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh 90 pegawai KPK.

Di antaranya, 78 orang dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung dan terbuka dan 12 lainnya diserahkan ke Sekjen KPK karena pelanggaran etik yang dilakukan tempus peristiwanya sebelum Dewas terbentuk.

Baca juga: Sidak etik skandal rutan KPK, sebanyak 78 pegawai dijatuhi sanksi berat – ‘Komisi ini hancur, harus di-install ulang’

90 pegawai tersebut disidang etik pada Kamis (15/2/2024).

Mereka diketahui memungut pungli dari tahanan KPK setiap bulannya selama 2018-2023.

Pungli yang ditarik itu guna meloloskan para tahanan membawa berbagai barang-barang yang dilarang di rutan, di antaranya handphone.