Laporan akhir Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah komentari Presiden Jokowi rapat dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Menurutnya hal itu menjadi tambahan bukti Presiden Jokowi sewenang-wenang dalam tentukan program pemerintah.

Baca juga: Digaungkan Prabowo-Gibran, Program Makan Siang Gratis Ternyata Berjalan di Jepang, Ini Penerapannya

"Jokowi sejak awal memang tidak miliki roadmap pembangunan sama sekali, ia bahkan seperti tidak mengerti bagaimana seharusnya membangun Indonesia secara sistematis," kata Dedi dihubungi Selasa (27/2/2024).

"Pembahasan program Capres-cawapres 2024 di Istana adalah tambahan bukti jika Jokowi memang sewenang-wenang dalam tentukan program pemerintah," sambungnya.

Kemudian dikatakan Dedi rapat tersebut bentuk keberpihakan dan intervensi Jokowi pada Pilpres 2024.

Baca juga: AHY Sebut Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet Jokowi

Atas hal itu ia juga mengungkapkan keprihatinannya karena Presiden Jokowi menggadaikan wibawa negara demi kelangsungan kekuasaan keluarganya sendiri.

Menurutnya seharunya Presiden Jokowi tunduk pada rancangan kerjanya sendiri yang sudah disetujui oleh parlemen.

"Bukan dengan membahas program capres. Ini sama saja Jokowi memfasilitasi program orang di luar struktur pemerintahan. Jika demikian yang terjadi, maka hak angket di DPR kian banyak mendapat materi untuk makzulkan Jokowi, atas dasar pelanggaran dan tidak patuh pada UU," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/2/2024).

Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepreisdenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025. Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

Baca juga: PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Program Makan Siang Gratis: Rp 15 Ribu di Desa Beda dengan Kota

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU. Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.