TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Video pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang beredar terkait kritik pembangunan infrastruktur menuai banyak sorotan.

Anies menyebut bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan rasa keadilan.

Video itu antara lain bisa dilihat pada akun Instagram @Doyan_Politik.

Capres yang diusung Koalisi Perubahan itu mencontohkan infrastruktur jalan tol.

Menurut dia tanah rakyat yang terlewati jalan tol rakyat tersebut hanya menjadi penonton dari mobil-mobil mewah yang melintas tanpa bisa menikmati uang hasil dari pungutan jalan tol tersebut.

Dan sampai kapanpun keuntungan jalan tol itu tidak bisa diterima oleh yang punya tanah yang dilewati oleh jalan tol.

Harusnya rakyat yang mempunyai tanah yang dilewati jalan tol tersebut bisa menikmati hasil keuntungan pungutan dari jalan tol tersebut, ini adalah prinsip keadilan ujar Anies dalam unggahan video tersebut.

"Jadi bukan pada tidak dilanjutkannya tapi dikerjakan dengan cara memberikan keadilan. Bila itu dikerjakan, apa yang terjadi, tanah dia yang terlewati jalan tol maka rakyat tersebut bukan hanya menonton mobil-mobil orang Jakarta berlalu lalang saja, tapi mereka juga merasakan keuntungan dari kegiatan investasi di jalan tol tersebut," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Resmikan Jalan Tol di Sumut Tanpa Menteri PUPR, Presiden Jokowi Malah Didampingi Meutya Hafid

Menanggapi itu, Anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyebut Anies gagal paham soal infrastruktur jalan tol.

"Anies Baswedan gagal paham soal jalan tol. Ini bisa membahayakan jika jadi seorang presiden atau pemimpin. Anies seharusnya paham manfaat jalan tol yang sangat besar bagi masyarakat dan wilayah yang dilewati jalan tol tersebut," ujar BHS, sapaan akrab Bambang Haryo, Kamis (29/2/2024).

Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur (Jatim) I ini mengatakan  jalan tol memiliki manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat sekitar yang dilewati oleh jalan tol tersebut.

"Jalan tol bisa menguatkan ekonomi wilayah yang dilewatinya. Infrastruktur jalan yang tadinya tidak ramai, dengan adanya infrastruktur tersebut akan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, bahkan akan muncul ekonomi-ekonomi baru berupa industri - industri yang dibangun disekitar akses keluar jalan tol tersebut," jelas BHS.

Sambung dia, dari industri hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh pesat di sekitar akses keluar jalan tol tersebut baik kota atau kabupaten yang dilewatinya.

"Pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan tumbuhnya industri dan produk agriculture seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan bisa mendapatkan akses infrastruktur jalan yang lebih cepat untuk menuju ke user atau konsumen yang ada wilayah lainnya, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat," beber dia.

Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini juga menyebut bahwa harga tanah di sekitar wilayah yang dilewati jalan tol tersebut akan mempunyai nilai jual yang meningkat jauh lebih tinggi dari sebelum adanya jalan tol tersebut.

"Jalan tol ini juga bisa memperkecil kemacetan yang ada di jalan reguler antar kabupaten antar provinsi dan tentu akan mengurangi jumlah kecelakaan yang ada di jalan reguler antar privinsi antar kabupaten tersebut. Juga masyarakat yang menggunakan jalan tol akan lebih merasa nyaman dan aman," katanya.

Dan yang lebih hebat lagi, menurut BHS, kerusakan dari jalan reguler antar kabupaten antar provinsi bisa dikurangi karena adanya pemindahan kendaraan yang biasa lewat di jalan dengan anggaran APBD dan APBN tersebut menjadi berkurang karena sebagian di pindahkan ke jalan tol yang menggunakan partisipasi pengguna jalan di jalan tol tersebut.

Manfaat jalan tol lainnya, lanjut BHS, juga untuk mengurangi kecelakaan kendaraan sejenis dengan yang tidak sejenis, misalnya; di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya sering terjadi kecelakaan di jalur reguler, tetapi tidak akan terjadi di jalan tol.

"Jadi manfaat jalan tol banyak sekali mas, manfaat ekonomi secara makro dan mikro, sedangkan pemikiran Mas Anies hanya pada ruang lingkup yang sempit sekali," katanya.

BHS mengatakan Anies tidak faham bahwa pembebasan lahan untuk jalan tol sudah diganti dengan nilai permeter perseginya jauh lebih besar 3 kali lipat dari nilai NJOP bahkan lebih karena kebanyakan tanah - tanah tersebut masih belum bersertifikat.

Seperti misalnya di jalur Bawen - Jogja, harga tanah normal 300 ribu di beli Jalan tol dengan harga 1 juta sampai dengan 1,5 juta permeter persegi.

"Ini kan luar biasa. Jadi pernyataan Mas Anies sangat tidak tepat dan cenderung pencitraan yang tidak berdasar," katanya.