Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras.

“Pemerintah jelas tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri. Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” kata Amin kepada wartawan Jumat (1/3/2024).

Amin mengatakan gejala penurunan produksi sudah terlihat sejak awal 2023 lalu. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk serta biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.

“Seharusnya hal ini bisa dicegah. Namun ironisnya pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” ucapnya.

Hal ini, lanjut Amin, akan memperburuk kondisi produksi beras nasional dalam jangka panjang karena banyak petani yang kesulitan menjaga usaha pertanian mereka.

Amin tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa harga beras sudah turun.

Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi.

“Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. Tapi itu pun sangat terbatas,” kata Amin.

Amin berpendapat pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut kemana perginya beras impor dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

“Termasuk juga dugaan beras digunakan sebagai alat transaksi politik saat Pemilu. Saya yakin jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel/mafia beras,” pungkas dia.