Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti kenaikan harga beras yang terus meningkat hingga pekan ketiga Juli 2024.

Saat ini, harga beras rata-rata nasional di tingkat eceran telah mencapai Rp 15.078 per kilogram.

Akmal mengatakan, kenaikan harga beras ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penahanan stok oleh pelaku usaha dan belum optimalnya distribusi beras dari panen raya April-Mei 2024.

Akmal mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas agar pelaku usaha tidak menahan stok beras dan memastikan Perum Bulog menggelar operasi pasar beras yang terfokus untuk menstabilkan harga.

Baca juga: Impor Beras Bikin Negara Rugi? Komisi VI DPR Akan Panggil Direksi Bulog dan Cek Pelabuhan

"Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog, untuk segera melakukan intervensi pasar agar harga beras kembali stabil. Pelaku usaha yang menahan stok harus ditindak tegas dan operasi pasar harus segera dilakukan," ujar Akmal saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/7/2024).

Selain beras, mayoritas harga pangan lainnya juga mengalami kenaikan pada 22 Juli 2024. Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional menunjukkan kenaikan harga pada komoditas seperti cabai, telur ayam, ikan, dan minyak goreng. Hal ini menambah beban ekonomi masyarakat yang semakin berat.

Harga rata-rata beras premium kini telah naik menjadi Rp 16.020 per kilogram, sementara harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik menjadi Rp 12.710 per kilogram. Dia menilai, kenaikan harga ini tidak hanya disebabkan oleh faktor musiman, tetapi juga masalah struktural dalam rantai distribusi pangan yang perlu segera diatasi.

"Kenaikan harga pangan ini sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah distribusi dan memastikan pasokan pangan yang cukup di pasar," imbuh Akmal.

Akmal juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kenaikan harga pangan ini. Pemerintah daerah harus proaktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar untuk mencegah spekulasi dan penimbunan.

Pemerintah diminta meningkatkan sinergi dengan pelaku usaha dan petani untuk memperbaiki sistem distribusi dan memastikan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.

"Kita harus memastikan bahwa pangan tersedia dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan saya berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan yang tepat," terang Akmal.