Harga Beras Merangkak Naik, Mendagri Tito Duga Ada Calon Kepala Daerah Lakukan Aksi Borong
Tito mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, ada indikasi mulai terjadi kelangkaan beras di beberapa daerah.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mejelang pelaksanaan Pilkada 2024, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan hingga terjadi kelangkaan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kelangkaan beras jelang Pilkada.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras premium mengalami kenaikan harga 0,78 persen menjadi Rp15.550 per kg. Sementara harga beras medium naik di angka 0,22 persen menjadi Rp13.450 per kg.
Tito mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, ada indikasi mulai terjadi kelangkaan beras di beberapa daerah.
Baca juga: BPS: Harga Beras Grosir Naik 1,86 Persen, Rp13.563 per Kilogram
Fenomena ini, kata dia, berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
"Salah satu yang perlu kita waspadai dan informasi yang sudah kita terima, mulai terjadi merangkak naik di beberapa daerah (kelangkaan stok beras, red)," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (4/11/2024).
Tito mengungkapkan bahwa ini mirip dengan apa yang terjadi menjelang pemilihan legislatif (Pileg) sebelumnya pada 14 Februari 2024.
Saat itu, dua pekan sebelum Pileg, pihaknya mencatat terdapat kelangkaan beras di beberapa daerah.
"Dulu pernah terjadi, dua minggu sebelum pileg terutama, di 14 Februari 2024 yang lalu, kalau kita lihat jejak digitalnya, pernah terjadi hampir dua minggu lebih kelangkaan beras," ujar Tito.
"Setelah itu saya cek kenapa terjadi kelangkaan di beberapa tempat, ya ada yang memborong beras," lanjutnya.
Tito menyebut kelangkaan tersebut disebabkan oleh oknum yang memborong stok beras untuk kepentingan politik.
Dia menduga para calon kepala daerah menggunakan sembako untuk dibagikan kepada calon pemilih, alih-alih menggunakan uang yang dapat dikategorikan sebagai praktik money politics.
"Nah ini perlu kita waspadai adanya mungkin calon-calon kepala daerah yang menggunakan instrumen sembako untuk bagi-bagi dan lain-lain karena kalau menggunakan uang takut kena money politics," ucap Tito.
