TRIBUNNEWS.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik rencana penambahan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) oleh TNI.

Seperti diketahui, rencana ini sempat disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 28 Februari 2024 lalu.

Jika terealisasi, maka total Kodam yang tersebar di Indonesia menjadi 37 Kodam dari sebelumnya 15 Kodam.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut bahwa wacana penambahan Kodam ini tidak memiliki urgensi untuk dilakukan.

Selain itu, Dimas juga menganggap wacana penambahan Kodam ini sangat berbahaya lantaran masih adanya permasalahan profesionalitas di tubuh TNI.

"Kami melihat bahwa tidak ada urgensi dalam wacana penambahan Kodam dari 15 menjadi 37 di Indonesia."

"Selain itu, kami melihat bahwa wacana ini juga sangat berbahaya di tengah permasalahan tubuh institusi TNI yang belum berhasil diatasi, yakni tentang profesionalisme prajurit dan pendekatan kekerasan di tubuh TNI," kata Dimas dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (6/3/2024).

Namun, Dimas mengatakan jika memang rencana penambahan Kodam ini terealisasi, maka harus dapat dijelaskan kepada masyarakat terkait urgensinya.

Baca juga: Soal Rencana Pembentukan 22 Kodam Baru, Jenderal Maruli Simanjuntak: Banyak Masyarakat Minta

Hal tersebut, sambungnya, lantaran belum ada alasan konkret dan jelas dari TNI terkait rencana ini.

"Pernyataan KSAD yang menyampaikan bahwa ada permintaan masyarakat terkait penambahan 22 Kodam, harus dibuktikan dengan data yang bisa diakses oleh publik, bukan pernyataan subjektif dan manipulatif seolah bahwa semua masyarakat menghendaki penambahan Kodam," katanya.

Selanjutnya, Dimas menjelaskan sebenarnya wacana penambahan Kodam ini sempat disampaikan oleh mantan KSAD, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman pada tahun lalu kepada eks Panglima TNI, Laksamana (Purn) Yudo Margono.

Bak gayung bersambut, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto pun berjanji bakal melakukan penambahan Kodam termasuk pada provinsi baru yaitu empat Daerah Otonomi Baru (DOM) di Papua.

Lebih lanjut, Dimas mengungkapkan rencana semacam ini menunjukkan upaya pengarusutamaan pendekatan keamanan untuk menghadapi suatu permasalahan di daerah, khususnya ketika melihat dalam konteks di Papua.

"Bertambahnya pasukan dengan dalih penambahan Kodam hanya akan memberikan ketakutan bagi masyarakat secara umum, terlebih lagi kultur kekerasan masih melekat dalam tubuh institusi TNI," tuturnya.

Dimas juga menyoroti soal penambahan anggaran negara ketika rencana penambahan Kodam terealisasi.

Dia menilai hal tersebut justru menjadikan TNI tidak kunjung menjadi institusi profesional yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menjaga pertahanan negara.

"Penambahan jumlah kodam secara jelas akan membebani anggaran yang tidak menghasilkan tujuan secara jelas," ujarnya.

Tak hanya itu, Dimas juga mengatakan rencana penamabahan Kodam secara tidak langsung justru mengkhianati gerakan reformasi dan menimbulkan kecurigaan hadirnya kembali nuansa Dwifungsi ABRI yang sempat terjadi di era Orde Baru.

"Selain hal tersebut, dengan adanya wacana pembentukan kodam baru, secara otomatis akan mengembalikan kita dalam konsep komando teritorial pada zaman orde baru," pungkasnya.

Panglima TNI Bakal Tambah 22 Kodam, KSAD Sebut Masyarakat Minta

Sebelumnya, Jenderal Agus membeberkan rencana menambahkan 22 Kodam dari sebelumnya 15 Kodam.

"TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 Kodam, di mana dari 37 Kodam yang akan digelar, 15 Kodam diperkuat dengan Korem (komandan resor militer), sedangkan 22 Kodam tanpa Korem di bawahnya," ujarnya dikutip dari Kompas.com.

Adapun dari jumlah tersebut, sudah termasuk Kodam yang ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penempatan dua batalyon baru.

Baca juga: Mabes TNI Tegaskan Akan Bangun 22 Kodam Baru

Terpisah, KSAD Maruli mengatakan wacana penambahan Kodam ini lantaran banyak masyarkat meminta untuk dibuatkan pos militer di daerahnya.

Mereka, kata Maruli, meminta hal tersebut karena membutuhkan kehadiran tentara di daerahnya.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapim TNI AD 2024 di Balai Kartini Jakarta pada Kamis (29/2/2024).

"Ya memang, itu ya, kadang-kadang yang bisa bicara sampai ke media orang pengamat. Kalau saya kunjungan ke daerah mereka pada minta. Ya jadi ada banyak tempat yang bahkan bilang 'Pak, kami siapkan lahannya, Bapak tolong buatkan di sini Kodim, Batalion Koramil dan sebagainya' Karena memang kehadiran kami diperlukan oleh mereka," kata Maruli.

"Ya jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan media bisa mensurvei lah, biar bisa betul-betul mendapat pendapat yang sesuai dengan kemauan rakyat banyak," sambung dia.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Gita Irawan)(Kompas.com/Nirmala Maulana Achmad)