Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menitipkan sejumlah program yang perlu diberi perhatian oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Program tersebut di antaranya terkait percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga digitalisasi pertanahan.

Hal tersebut disampaikan Hadi usai acara Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis (7/3/2024).

"Saya menyampaikan beberapa hal di antaranya adalah untuk program percepatan PTSL ini mohon terus dilaksanakan dan Mas Menteri AHY juga sudah mendapatkan instruksi dari Pak Presiden," kata Hadi yang sebelumnya menjabat Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.

"Kemudian digitalisasi data pertanahan ini juga penting karena kita menuju Kota Lengkap dan Kabupaten Lengkap serta Provinsi Lengkap," sambung dia.

Ia berharap program digitalisasi pertanahan tersebut dapat mencegah praktik-praktik mafia tanah.

Baca juga: Menteri AHY Gelar Pertemuan Tertutup dengan Kapolri, Ini yang Dibahas

Dengan demikian, kata dia, seluruh tanah akan terdaftar secara digital.

"Sehingga apabila ada oknum-oknum mafia tanah untuk bermain itu sudah tidak akan bisa. Itu yang saya sampaikan," sambung dia.

Tak hanya itu, ia juga berharap masalah-masalah fundamental khususnya terkait permasalahan rakyat bisa diselesaikan dengan cara mensinergikan antara pertanahan dengan tata ruang.

"Tata ruang kita letakkan sebagai Panglima, harus dipatuhi. Dan pertanahan semuanya harus didaftarkan dengan program-program yang sudah ada," kata dia.

Baca juga: AHY Beda Sikap Dulu Kritik IKN Sekarang Kasih Pujian, Demokrat Punya Pembelaan Begini

Terkait hal itu, AHY memastikan akan melanjutkan program-program yang sudah dikerjakan sebelumnya.

Khusus untuk percepatan program PTSL, kata dia, dari 120 juta bidang yang harus dituntaskan sampai tahun 2024, sampai dengan hari ini sudah sampai sekira 110 juta.

Artinya, kata dia, masih kurang sekira 10 juta lagi.

"Di sinilah saya berupaya untuk mengejar target," kata dia.

Selain itu, kata dia, ia juga ingin mengejar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk 100 Kota Lengkap di Indonesia.

"Belum lagi ada target-target tambahan lainnya, baik yang disampaikan langsung Bapak Presiden Jokowi, maupun oleh kabinet yang lain," ujarnya.