TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono buka suara soal Jakarta yang kehilangan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). 

Status itu disebut sudah berakhir sejak 15 Februari lalu.

Hal tersebut lantaran implikasi dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dini mengatakan, DKI Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara RI hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

Hal itu, menurut Dini, sesuai dengan ketentuan peralihan dalam UU IKN. 

"Jadi ada ketentuan peralihan dalam UU IKN, yaitu di Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya keppres pemindahan IKN ke Nusantara," ujar Dini dalam, Kamis (7/3/2024).

Dini belum bisa merinci kapan keppres itu akan diteken oleh Presiden. 

"Kapan persisnya keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden," kata dia.

Dini mengatakan bahwa IKN akan efektif sebagai ibu kota negara pada saat keppres sudah diterbitkan. 

"Nah pada saat keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara.

"Bahwa sejak ditetapkannya keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," kata Dini.

Baca juga: Jakarta Sudah Kehilangan Status DKI, Baleg DPR Segera Rampungkan RUU DKJ

Sebelumnya, status DKI yang disematkan pada Jakarta habis sejak 15 Februari 2024.

Berakhirnya status ibu kota seiring implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Hal itu diungkap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.