TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono disebut-sebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Bea Cukai Kemenkeu akibat dugaan gratifikasi yang diterimanya.

Hal tersebut menjadi satu di antara tiga pertimbangan memberatkan bagi tuntutan Andhi Pramono, sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan Jumat (8/3/2024).

"Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata jaksa penuntut umum KPK, Joko Hermawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut bahwa Andhi Pramono telah menerima Rp 56.238.081.496 terkait jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar.

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian RI, pada kurun waktu tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, telah menerima gratifikasi berupa uang," ujar jaksa.

Uang diterima Andhi pada kurun waktu tersebut dalam bentuk rupiah dan valuta asing, yakni: Rp 48.259.360.496, USD 249.500, dan SGD 404.000.

Menurut jaksa, Andhi menerima gratifikasi tersebut secara sadar dan sengaja.

Padahal perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar undang-undang.

"Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan melanggar norma kepatutan dalam masyarakat, namun Terdakwa tetap menghendaki terwujudnya perbuatan tersebut beserta seluruh akibat yang ditimbulkan."

Selain merusak kepercayaan Ditjen Bea Cukai, dia juga dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dalam pertimbangan memberatkan.

Kemudian ketidak jujuran dalam persidangan juga menjadi pertimbangan memberatkan dalam tuntutan jaksa.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata jaksa.

Sedangkan untuk pertimbangan meringankan, jaksa menilai bahwa Andhi Prmaono bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dipidana.

Adapun tuntutan yanh dilayangkan jaksa terhadap Andhi Pramono dalam perkara ini ialah hukuman 10 tahun dan 3 bulan penjara.

JPU juga menuntut Andhi Pramono untuk membayar denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan penjara.

Baca juga: Dakwaan KPK: Uang Gratifikasi Andhi Pramono Rp 50 Juta Biaya Rumah Sakit, Rp 50 Juta Kuliah Anak

"Menuntut, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Andhi Pramono dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata jaksa penuntut umum, Joko Hermawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Tuntutan ini lantaran jaksa menganggap bahwa Andhi Pramono terbukti melanggar Pasal 12B Undang-Undanf Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.