Menakar Peluang Jokowi Jadi Ketua Umum Partai Golkar
Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dijadwalkan digelar Desember 2024 mendatang.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dijadwalkan digelar Desember 2024 mendatang.
Munas sekaligus akan memilih ketua umum yang baru.
Sejauh ini ada empat bakal calon ketua umum Golkar yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Umum Golkar saat ini Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
Selain empat nama tadi, Presiden Jokowi juga dikabarkan akan maju sebagai ketua umum Golkar.
Jokowi akan menyelesaikan jabatannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Golkar pada Pemilu 2024 berada urutan kedua setelah PDIP sebagai parpol peraih suara terbanyak.
Sehingga wakil Golkar yang akan duduk di DPR akan bertambah.
Lalu bagaimana peluang Jokowi sebagai ketua umum Golkar?
1. Tanggapan Petinggi Golkar
Calon Ketua Umum Golkar yang kini masih menjabat Ketua MPR RI Bamsoet meminta hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Jokowi.
"Kalau Golkar sih terbuka. Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," ujar Bamsoet.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya terbuka untuk Jokowi.
"Ya kalau dari berangkat pakai dasi kuning, pulang, nyaman, nah tentu kita terbuka dengan pak Jokowi untuk ikut," kata Airlangga kepada awak media saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/12/2023).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, bicara peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2024 ini.
"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah. Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus pekan lalu.
2. Tanggapan Jokowi
Pada 5 Oktober 2023 lalu, Jokowi menjawab soal isu akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan setelah masa jabatannya habis pada 2024.
Namun begitu, Jokowi menjawab dia akan pensiun.
"Saya mau pensiun pulang ke Solo," kata Jokowi.
Pada Rabu 28 Februari 2024 lalu, Jokowi kembali ditanya wartawan soal isu akan bergabung Partai Golkar.
Jokowi menyebut kalau dirinya saat ini setiap harinya hanya masuk ke dalam Istana Negara.
"Saya setiap hari masuk istana," kata Jokowi kepada awak media seraya tertawa saat ditemui usai memberikan sambutan di Rapim TNI-Polri, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
3, Ini Alasan Jokowi Gabung Golkar?
Status Jokowi di PDIP hingga kini belum pasti.
Di tengah ketidakpastian itu muncul isu Jokowi akan pindah ke Partai Golkar.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan kemungkinan Jokowi akan memilih Partai Golkar untuk kendaraan politiknya di masa depan.
Menurut dia Golkar menjadi partai yang paling realistis untuk Jokowi.
"Kalau dibilang akan bergabung Golkar atau Gerindra, Golkar yang lebih realistis untuk Jokowi," kata Ujang pekan lalu dikutip dari Kompas.com.
Menurut dia ada tiga alasan Jokowi akan sangat mudah mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya.
Pertama, Ketua Umum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartarto memiliki persoalan hukum.
"Lalu (alasan kedua) Golkar juga biasa pragmatis, ketiga golkar juga sekarang ini sedang dikendalikan Jokowi, semua manut taat pada Jokowi," ucap Ujang.
4. Bukan Ketua Umum Tapi Dewan Pembina
Jokowi diperkirakan bakal diberi posisi dewan pembina bukan ketua umum jika pada suatu saat benar-benar bergabung ke Partai Golkar.
"Terkait masa depan politik Jokowi, semua kemungkinan masih berpeluang untuk terjadi. Boleh jadi bukan untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tapi sebagai Dewan Pembina dan sejenisnya, yang membuat posisi Jokowi secara simbolik lebih senior ketimbang seorang ketua umum," kata Pengamat Politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (5/3/2024) dikutip dari Kompas.com.
"Untuk menjadi Ketum nampaknya cukup berat, karena posisi Jokowi sudah bukan lagi presiden setelah Oktober 2024 nanti. Tapi sebagai anggota dewan pembina, nampaknya peluang Jokowi sangat besar," lanjut Jannus.
Posisi sebagai Dewan Pembina dianggap lebih cocok dan sepadan dengan Jokowi mengingat dia adalah presiden.
Di sisi lain, sambung Jannus, jika Jokowi bergabung dan kemudian menduduki posisi ketua umum dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak di internal partai berlambang pohon beringin itu.
Sebab di dalam Golkar juga terdapat faksi-faksi politik.
"Walaupun meraih suara nomor dua terbanyak, di dalam Golkar sendiri kurang terlalu solid," ujar Jannus.
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com