TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan santer disebut akan bergabung dengan Partai Golkar.

Diketahui, hubungan Jokowi dan partai asalnya, PDIP merenggang sejak awal tahapan Pilpres 2024.

Namun, Jokowi dinilai sulit untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca juga: Kans Jokowi Jadi Ketua Umum Golkar, Mekeng Singgung Syarat Minimal 5 Tahun Jadi Pengurus

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyebut, Golkar sangat sulit untuk dipimpin Jokowi mengingat partai pohon beringin itu banyak faksinya.

"Seharusnya peluang Jokowi memimpin Golkar minim, mengingat di Golkar cukup banyak faksi dan tokoh populer serta kuat di internal," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (11/3/2024).

Apalagi, kata dia, dalam sejarahnya Ketua Umum Golkar belum pernah dari figur yang nonkader.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Persilakan Jokowi Gabung: Mau Masuk Ya Masuk Saja

Dedi menegaskan, peluang Jokowi untuk memimpin Golkar bisa terjadi jika dilakukan pada tahun 2019. 

"Jika Jokowi berupaya merebut Golkar di tahun 2019 mungkin cukup rasional, tetapi saat ini Jokowi menghadapi masa pensiun, dan Golkar bukan partai yang miskin ketokohan," ujar Dedi.

Menurutnya, Jokowi justru lebih mudah mengambil alih Partai Gerindra ketimbang Golkar. Sebab, tokoh sentralnya hanya Prabowo Subianto.

"Justru Jokowi lebih mudah mengambil alih Gerindra, karena hanya menyingkirkan Prabowo, tetapi di Golkar ia akan hadapi banyak tokoh yang belum tentu satu suara," ucap Dedi.

AD/ART Bisa Diubah?

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, bicara peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2024 ini.

Idrus mengatakan belum ada pembicaraan peluang tersebut di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah. Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Eks Menteri Sosial ini mengatakan seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.

Yakni tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar.

Namun dia menyebut saat ini Golkar belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.

Idrus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.

Dia menjelaskan Partai Golkar adalah milik masyarakat dan tidak dimiliki oleh segelintir pihak atau keluarga elite.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja," terang dia.

Baca juga: Golkar Keluarkan 1.040 Penugasan Untuk Pilkada Serentak 2024

JK: Ada Aturannya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Baca juga: Jika Maju Jadi Calon Ketua Umum Golkar, Jokowi Berpotensi Ubah AD/ART Partai

Rencana Jokowi Setelah Pensiun

Pada 5 Oktober 2023 lalu, Jokowi menjawab soal isu akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan setelah masa jabatannya habis pada 2024.

Namun begitu, Jokowi menjawab dia akan pensiun.

"Saya mau pensiun pulang ke Solo," kata Jokowi.

Pada Rabu 28 Februari 2024 lalu, Jokowi kembali ditanya wartawan soal isu akan bergabung Partai Golkar.

Jokowi menyebut kalau dirinya saat ini setiap harinya hanya masuk ke dalam Istana Negara.

"Saya setiap hari masuk istana," kata Jokowi kepada awak media seraya tertawa saat ditemui usai memberikan sambutan di Rapim TNI-Polri, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).