TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan santer disebut akan bergabung dengan Partai Golkar.

Diketahui, hubungan Jokowi dan partai asalnya, PDIP merenggang sejak awal tahapan Pilpres 2024.

Namun, Jokowi dinilai sulit untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca juga: Kans Jokowi Jadi Ketua Umum Golkar, Mekeng Singgung Syarat Minimal 5 Tahun Jadi Pengurus

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyebut, Golkar sangat sulit untuk dipimpin Jokowi mengingat partai pohon beringin itu banyak faksinya.

"Seharusnya peluang Jokowi memimpin Golkar minim, mengingat di Golkar cukup banyak faksi dan tokoh populer serta kuat di internal," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Senin (11/3/2024).

Apalagi, kata dia, dalam sejarahnya Ketua Umum Golkar belum pernah dari figur yang nonkader.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Persilakan Jokowi Gabung: Mau Masuk Ya Masuk Saja

Dedi menegaskan, peluang Jokowi untuk memimpin Golkar bisa terjadi jika dilakukan pada tahun 2019. 

"Jika Jokowi berupaya merebut Golkar di tahun 2019 mungkin cukup rasional, tetapi saat ini Jokowi menghadapi masa pensiun, dan Golkar bukan partai yang miskin ketokohan," ujar Dedi.

Menurutnya, Jokowi justru lebih mudah mengambil alih Partai Gerindra ketimbang Golkar. Sebab, tokoh sentralnya hanya Prabowo Subianto.

"Justru Jokowi lebih mudah mengambil alih Gerindra, karena hanya menyingkirkan Prabowo, tetapi di Golkar ia akan hadapi banyak tokoh yang belum tentu satu suara," ucap Dedi.

AD/ART Bisa Diubah?

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, bicara peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2024 ini.

Idrus mengatakan belum ada pembicaraan peluang tersebut di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah. Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Eks Menteri Sosial ini mengatakan seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.