Yakni tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar.

Namun dia menyebut saat ini Golkar belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.

Idrus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.

Dia menjelaskan Partai Golkar adalah milik masyarakat dan tidak dimiliki oleh segelintir pihak atau keluarga elite.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja," terang dia.

Baca juga: Golkar Keluarkan 1.040 Penugasan Untuk Pilkada Serentak 2024

JK: Ada Aturannya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Baca juga: Jika Maju Jadi Calon Ketua Umum Golkar, Jokowi Berpotensi Ubah AD/ART Partai

Rencana Jokowi Setelah Pensiun

Pada 5 Oktober 2023 lalu, Jokowi menjawab soal isu akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan setelah masa jabatannya habis pada 2024.

Namun begitu, Jokowi menjawab dia akan pensiun.