Golkar Buka Pintu Jokowi Gabung, PDIP Sebut untuk Langgengkan Kekuasaan
Golkar welcome terima Presiden Jokowi gabung asalkan ikuti AD/ART, sementara itu PDIP sebut tidak kaget, nilai untuk langgengkan kekuasaan.
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dengan partainya.
Namun, Mekeng menyebut, sejauh ini Golkar belum membahas isu Presiden Jokowi akan bergabung.
"Ya enggak ada pembahasan, orang belum masuk, (untuk) apa kita bahas," kata Mekeng kepada Tribun, Senin (11/3).
Dia menuturkan, Golkar terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung, tak hanya Presiden Jokowi.
"Mau masuk yah masuk saja. Kan ini partai terbuka. Siapapun boleh masuk," ujar Mekeng.
"Jangankan Jokowi, orang biasa juga kita sambut baik. Orang nambah ini kok, nambah kekuatan. Apalagi Jokowi, pasti dong. Karena dia kan tokoh yah," tambah Mekeng.
Mekeng menjelaskan, siapapun boleh bergabung dengan Golkar sepanjang mengikuti ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Kalau sudah masuk tentunya harus taat pada aturan-aturan konstitusi di dalam partai itu," ungkapnya.
Mekeng menuturkan, salah satu syarat yang dipenuhi seorang kader bila maju sebagai calon ketua umum, yakni minimal menjadi pengurus lima tahun.
"Mislanya harus kalau mau jadi ketua umum dia harus menjadi pengurus lima tahun sebelumnya di DPP atau di tingkatkan di bawahnya," ucapnya.
Baca juga: Menakar Peluang Jokowi Jadi Ketua Umum Partai Golkar
Nama Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Sejumlah elite Golkar menyambut baik isu tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung, termasuk Jokowi.
"Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," kata Bamsoet.
Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Bamsoet menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi.
"Tanya pak Jokowi lah," tandasnya.