Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum mau membicarakan soal Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Termasuk mengenai pos kementerian mana saja yang akan diisi oleh kader Partai Demokrat.

Partainya kata AHY akan menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang.

"Pertama menunggu dulu, kita juga tahu 20 maret jadi momen yang penting dan menjadi resmi dan final bagi KPU. Terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis kita bisa berbicara lebih jauh karena setelah itu baru Koalisi Indonesia Maju akan kembali berkumpul," kata AHY di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Rabu, (13/3/2023).

AHY mengatakan dirinya telah menghadap Prabowo usai Pemilu dan Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut Prabowo meminta agar partai koalisi untuk mengawal rekapitulasi suara. Setelah rekapitulasi diumumkan maka ada pembicaraan selanjutnya soal pemerintahan ke depan.

"Ketika sudah dinyatakan secara resmi dan Pak Prabowo mas Gibran secara resmi menjadi pemenang di Pemilihan Presiden 2024, maka tentu langkah pertama Koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kita akan membahas langkah langkah menuju ke 20 Oktober 2024," katanya.

Baca juga: Soal Jabatan Eselon I ASN akan Diisi TNI/Polri, PKS: Urusan Sipil Biar Serahkan ke Sipil

Terkait isu soal Demokrat yang meminta posisi Menko di pemerintahan mendatang, AHY tidak menjawabnya. Ia mengatakan pos kementerian merupakan hak prerogatif Presiden. Termasuk jumlah menteri yang nanti akan diberikan kepada Demokrat.

"Tentu pada akhirnya, tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan bicara portofolio dan biarkan itu menjadi pembicaraan presiden mendatang, selebihnya kita akan membicarakan itu bersama beliau," pungkasnya.