Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pimpin Rapat soal Lahan IKN di Istana, Jokowi Minta Percepat Pembebasan Lahan untuk Investor

Dalam kesempatan itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan investasi di IKN dirasa perlu sesegera mungkin direalisasikan, agar membentuk e

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Pimpin Rapat soal Lahan IKN di Istana, Jokowi Minta Percepat Pembebasan Lahan untuk Investor
Youtube Sekretariat Presiden
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat percepatan penyediaan lahan investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Istana Negara pada Rabu (13/3/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, dalam rapat tersebut Presiden meminta percepatan pembebasan lahan yang diperuntukan bagi investasi

“Beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan,” kata Basuki dalam konferensi pers seperti disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (13/3/2024).

Basuki menerangkan, pembebasan lahan di IKN ada dua jenis.

Pertama, lahan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur seperti prasarana umum yang dikerjakan dari APBN.

Kedua, pembebasan lahan di IKN untuk investasi. Adapun rapat yang dipimpim Presiden Jokowi kali ini dikhususkan membahas terkait pembebasan lahan bagi investasi.

Baca juga: DPR RI Diminta Libatkan Masukan Masyarakat sebelum Bawa RUU DKJ ke Paripurna

Berita Rekomendasi

Dalam kesempatan itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan investasi di IKN dirasa perlu sesegera mungkin direalisasikan, agar membentuk ekosistem. 

Ekosistem dimaksud yakni kawasan IKN bukan hanya Istana Kepresidenan maupun kantor-kantor bagi para menteri, tapi juga infrastruktur fasilitas bagi publik sehingga Nusantara menjadi kota layak huni.

“Di samping Istana kemudian kantor menteri, infrastruktur yang dibangun PUPR dan sebagainya, tentu akan ada fasilitas untuk publik sehingga kota itu layak huni dan dicintai,” kata Bambang.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas