Teramat disayangkan, Pemilu 2024 yang diharapkan menyempurnakan tetapi malah terjadi banyak polemik.

“Saya merasa kalau seperti ini transparansinya malah akan berkurang padahal yang bisa menjadi kepercayaan publik terhadap proses pemilu adalah transparansi,” ungkapnya.

Selain transparansi berkurang, KPU juga harus menjaga kualitas.

Dia mengaskan pengurus KPU saat ini harus bisa menjawab mengapa kebijakan yang menimbulkan banyak komplain itu diambil.

Arief juga menyoroti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) seharusnya mampu menampilkan data bukan hanya hasil penghitungan tapi juga rekapitulasi lebih cepat dibandingkan penghitungan normal yang durasinya 35 hari.

Dari data cepat itu, penyelenggara pemilu akan bisa mengontrol seluruh pasukannya mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat Provinsi.

“Bagi peserta pemilu dia bisa mengontrol suaranya dicurangi atau tidak, baik antar partai politik atau antar kandidat di internal partai dia bisa mengontrol itu lewat Sirekap.

Sedangkan bagi pemilih mereka bisa tahu adanya kecurangan.

“Misalnya dalam satu warga berkumpul suara lebih banyak ke partai A tapi kok hasilnya di Sirekap jadinya yang menang si B,” ucapnya.

Di daerah apabila selisih suara terlalu tinggi kecil kemungkinan terjadi konflik sementara selisih suara kecil bisa menimbulkan konflik lebih besar.

Begitu juga bagi pelaku bisnis datanya real Sirekap ini juga bisa bermanfaat.

“Pelaku bisnis itu tahu apabila menang A maka kebijakannya akan bisa di planning bagi bisnis mereka,” imbuhnya.

Arief menyatakan Sirekap bisa bermanfaat karena proses penghitungannya yang lebih cepat tidak harus menunggu 35 hari.

Namun fakta yang terjadi hari ini tidak demikian.

Baca juga: Mantan Ketua KPU Arief Budiman: Kecurangan Suara di Pemilu Mudah Dibaca