Yadi memandang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai satu data publik yang dilegalkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi suata perkembang paling dalam mengawal suara rakyat.

Seharusnya dengan Sirekap pada hari penghitungan itu sudah bisa diketahui hasil dari TPS bahwa tidak ada lagi permainan.

“Makanya kelemahan Pemilu hari ini karena adanya utak atik dan Sirekap tidak berjalan sempurna,” ungkapnya.

Dia menyayangkan Sirekap sementara pada masa era KPU yang dipimpin Arief Budiman pada Pemilu 2019 menggubakan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) secara manual justru tidak ada polemik.

“Yang manual kok jago nggak ada deviasi suara yang cukup signifikan. Sirekap ini anggaranya gila-gilaan itu di atas Rp107 Triliun gabungan KPU dengan Bawaslu,” imbuhnya.

Yadi juga kecewa dengan penyelenggara pemilu dengan anggaran sebesar itu tidak melakukan sosialiasi terhadap partai-partai kecil.

Dia bilang anggaran itu harusnya untuk mensosialisakan partai bahkan untuk Pileg nggak diapa-apakan semua terkonsentrasi pada Pilpres.

“Pemilu adalah ruang kontestasi ide, brain surgery bagi para politisi. Party ID masyarakat kita rendah di bawah 50 persen masyarakat tidak punya waktu yang cukup untuk mengenali calegnya,” ujarnya.

Baca juga: Kader Gelora Marah Anggaran Pemilu Tak Dipakai untuk Sosialisasi Partai Kecil, Utamakan Sirekap

Respons Ketua DPP Perindo

Ketua DPP bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng bicara soal dugaan praktik utak-atik suara partai yang terjadi pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Dia menilai, dugaan itu semakin kuat muncul lantaran partai dari anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada tahap rekapitulasi suara oleh KPU RI.

Namun, dalam prosesnya, terjadi peningkatan suara partai tersebut dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Isu kalau sebenarnya ya, isu otak-atik ini menjadi masif dan menjadi perhatian publik ketika quick count partai anaknya Presiden tidak lolos."

"Lalu dalam proses perjalannya tiba-tiba angka rekapitulasinya langsung naik," kata Yusuf Lakaseng.

Dalam kesempatan itu, Yusuf tak menyebut secara spesifik partai anak Presiden itu.

Namun, diketahui bersama jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketuai oleh Kaesang Pangarep, yakni putra bungsu Presiden Jokowi.

Dia juga mengatakan, dalam proses rekapitulasi Sirekap, publik ingin mengetahui secara terbuka soal perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI.

Apalagi, sempat ada terjadi kenaikan suara PSI yang meningkat tajam dalam beberapa waktu.

Namun, kata Yusuf, Sirekap justru dihentikan dan dialihkan ke sistem manual. Padahal, Sirekap dinilai sebagai cermin awal publik melihat perhitungan suara Pemilu 2024.

Baca juga: Ketua DPP Perindo: Praktik Politik Uang Terjadi Secara Gila-gilaan di Pemilu 2024

"Orang kemudian menganggap ini harus dirumah kacakan, Sirekap, dan proses perhitungan manual. Dan ketika dirumah kacakan oleh publik, semua orang ingin tahu dan memang kekacauan terjadi di Sirekap," terangnya.

Dia pun mengungkapkan, seorang ahli IT di ITB pun menyampaikan hal yang sama soal kekacauan Sirekap.

Terutama, soal tidak adanya fitur yang memfalidasi ketika angka itu lebih dari daftar pemilih tetap (DPT) tiap TPS yakni 300 orang.

Sehingga, dia menduga Sirekap dipakai sebagai alat untuk membuat otak-atik suara Pemilu 2024.

"Sirekap menurut saya memperlancar untuk utak-atik. Kita temukan seperti kasus di Banjar ya, tiba-tiba KPU Banjarnya membaca hasil partai anaknya Presiden itu dari 2 ribu sekian jadi 17 ribu. Untung saksinya partai itu berintegritas, sehingga dia protes kok pengelembungannya jauh banget ada 15 ribu, baru kemudian dinormalisasi," jelasnya.(Tribunnews.com/Reynas Abdila/Fransiskus Adhiyuda)