Fakta Rumah Dinas Menteri di IKN: Luhut Sebut Terlalu Kecil, tapi Telan Biaya Rp 14 M per Unit
Kala rumah dinas menteri di IKN disebut Luhut terlalu sempit tetapi menelan biaya mencapai Rp 14,4 miliar per unit.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Pada akhir Februari 2024 lalu, viral terkait potret rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam foto tersebut, tampak rumah dinas menteri itu berkonsep modern dengan dilengkapi berbagai fasilitas dan interior mewah.
Adapun penampakan rumah dinas para menteri itu sempat dibagikan lewat video yang diunggah di akun YouTube WPS Channel pada 25 Februari 2024 lalu.
Dari luar tampak rumah dinas yang terdiri dari dua lantai itu memiliki konsep scandinavia.
Lalu, di bagian luar rumah tampak memiliki halaman cukup luas dengan taman hijau kecil yang mempercantik tampilannya.
Sementara itu coklat menjadi dominasi dari warna rumah dinas yang terletak di atas perbukitan ini.
Meski sudah terlihat mewah, ada ungkapan kekecewaan dari salah satu menteri yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia mengungkapkan rumah dinas bagi para menteri itu masih terlalu kecil.
Adapun hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Baca juga: Kepala Otorita IKN Ungkap Akan Ada Uji Coba Mobil Terbang di Ibu Kota Baru
Senada, Basuki juga menyebut rumah dinas menteri di IKN kalah luas dibanding rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta.
Alhasil, kata Basuki, Luhut pun meminta agar rumah menteri di IKN diperbesar.
"Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra yang di IKN. Bahkan pak Luhut bilang, 'lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan," kata Basuki pada Rabu (13/3/2024) lalu.
Total Anggaran Rp 502 Miliar, Per Unit Telan Biaya Rp 14 M
Namun, meski disebut Luhut dan Basuki terlalu kecil, total pembiayaan untuk pembangunan rumah dinas para menteri di IKN mencapai nilai fantastis yaitu Rp 520 miliar.
