TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan moral yang disuarakan banyak tokoh nasional seperti Din Syamsudin dan sejumlah purnawirawan jenderal TNI/Polri untuk DPR menggunakan hak angket dan mendorong pemakzulan Presiden Jokowi  disuarakan oleh mahasiswa dan akademisi.

Dukungan datang juga dari Jaringan Aktivis Ciputat Bersatu (JAGA C1) yang umumnya diisi para mantan aktivis 98 dari dua kampus besar di Ciputat, yaitu UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Demikian diungkapkan koordinator JAGA C1, Lukman Azis.

Dikatakan mantan presidium KAHMI Rayon UMJ tersebut, situasi saat ini sudah mendesak untuk segera dilakukan hak angket.

"Kejahatan demokrasi tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi kedepan.

Bayang-bayang hidupnya kembali Dwifungsi ABRI yang dulu diperjuangan mahasiswa pada tahun 98 menjadi sesuatu yang membangkitkan trauma bagi generasi 98," kata mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UMJ era 98 tersebut.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Kritikan Akademik ke Jokowi Tak Dipolitisasi, Sebut Itu Gerakan Moral yang Murni

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat Yudi Ali Akbar mengatakan, generasi 98 punya tanggungjawab moral untuk mengawal reformasi agar dilaksanakan dengan baik dan sesuai kerangka perjuangan reformasi.

Mantan aktivis PMII Ciputat, Mukhsin menilai kesempatan perjuangan ini adalah sebelum penguasa baru dilantik Oktober mendatang.

"Langkah perjuangan reformasi tidak boleh dinodai dengan politik dinasti," kata mantan Mahasiswa Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang juga mantan aktivis 98 mendesak dukungan moral harus terus diberikan kepada para wakil rakyat agar jangan sampai masuk angin.

"Selain mendorong pengajuan hak angket, saya mendukung aksi moral yang disuarakan para aktivis dan tokoh nasional," katanya.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa UMJ pada tahun 98, Abba Taher Lamatapo meminta semua gerakan pendidik, buruh, mahasiswa, ormas, dan simpul-simpul gerakan lainnya untuk bersatu dalam aksi 18-20 Maret 2024.

"Tunjukkan bahwa kita masih menginginkan Indonesia lebih baik. Negeri ini bukan milik segelintir orang atau keluarga. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) tersebut.

Sedangkan mantan aktivis teater Tonggak LSMI HMI Cabang Ciputat menilai kondisi bangsa ini seolah sedang digiring kepada ketidakberdayaannya.

"Di lihat dari beberapa kasus Masyarakat adat yang diusir dari tanah kelahirannya, Rempang dan yang terakhir di Pamaluan, Kalimantan. Tiada pembelaan apapun dari negara yang seharusnya melindungi setiap warga negara Indonesia," ungkap Neti.

Karenanya ia mendukung gerakan yang diusung para tokoh-tokoh tersebut dan tidak ada toleransi untuk ketidakadilan dan kecurangan yang di pertontonkan penguasa.

Seperti diketahui mulai 18 Maret 2024 besok akan digelar aksi di depan gedung KPU Dipimpin oleh Jendral purnawirawan Soenarko mulai pukul 13.00 WIB, aksi kedua pada 19 Maret di DPR RI dipimpin langsung Prof Din Syamsuddin mulai Pukul 14.00 WIB dan terakhir tanggal 20 Maret di tempat yang sama aksi dilanjutkan oleh Aliansi Gabungan Mahasiswa Pemuda & Pelajar mulai Pukul 11.00 WIB.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI pada Senin besok.

Soenarko akan turun bersama rakyat yang merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini.

Ia menyebut kecurangan itu terjadi di KPU yang dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Sementara itu  Din Syamsuddin mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 sampai selesai.

Din juga tak membeberkan  tuntutan GPKR namun salah satunya mencegah kezaliman.