Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kembali enggan berbicara banyak soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin partainya. Airlangga justru mempertanyakan soal berhembusnya isu tersebut.

"Kata siapa?"kata Airlangga di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi Gabung Golkar, Pengamat Menilai Terealisasi Sebelum Desember, Ini Alasannya 

Terkait dengan pernyataan Anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam bahwa Jokowi merupakan anggota kader Golkar sejak 1997, Airlangga enggan menjawabnya. Ia mengatakan pertanyaan tersebut sebaiknya ditujukan kepada Ridwan Hisjam.

"Tanya Ridwan Hisjam," katanya.

Sementara itu terkait dengan isu yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi akan memimpin koalisi besar, menurut Airlangga belum ada pembicaraan tersebut.

"Belum pernah ada pembicaraan (Jokowi pimpin koalisi besar)," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng buka suara mengenai isu Presiden Jokowi akan maju sebagai calon ketua umum partainya dalam musyawarah nasional (Munas) Desember 2024.

Mekeng mengatakan, seluruh kader Golkar bisa maju sebagai calon ketua umum sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi Gabung Golkar, Pengamat Menilai Terealisasi Sebelum Desember, Ini Alasannya 

"Kalau calon itu dia harus melakukan pendekatan kepada pemilik suara minimum sepertiga dari pemilik suara itu harus memberikan dukungan supaya dia bisa menjadi calon," kata Mekeng kepada Tribunnews.com, Senin (11/3/2024).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mempersilakan siapapun bergabung dengan Golkar, termasuk Presiden Jokowi.

"Masuk dulu bergabung sebagai anggota, setelah itu mengikuti aturan yang ada. Kalau itu aturan yang ada ya itu berlaku untuk semua orang," ujar Mekeng.

Mekeng menuturkan, salah satu syarat yang dipenuhi seorang kader bila maju sebagai calon ketua umum, yakni minimal menjadi pengurus lima tahun.

"Mislanya harus kalau mau jadi ketua umum dia harus menjadi pengurus lima tahun sebelumnya di DPP atau di tingkatkan di bawahnya," ucapnya.

Nama Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Berbagai spekulasi muncul, salah satunya Jokowi akan menjadi ketua umum.