TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Menurut wapres hal yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) itu merupakan ide lama.

“Ya mengenai UU DKJ (Daerah Khusus Jakarta) untuk mengkoordinasi aglomerasi itu, sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan. Karena, ide untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama,” kata wapres di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (21/03/2024).

Baca juga: Soal Gugatan Hasil Pemilu di MK, Wapres Maruf Amin Sebut Hal yang Normal dan Konstitusional

Wapres menambahkan, bahkan dulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengoordinasi beberapa daerah. Itu pernah dan sudah dibicarakan beberapa kali.

Salah satu urgensi perencanaan terintegrasi ini, lanjut Wapres, agar wilayah Jakarta terhindar dari permasalahan banjir. 

“Kalau tidak [terintegrasi], seperti Depok yang mestinya menjadi resapan air itu kemudian habis, akhirnya air tidak ada resapannya kemudian langsung ke Jakarta. Maka, menambah volume banjir,” terangnya.

Oleh karena itu, wapres tentu saja menyambut baik ide lama yang diakomodasi dalam RUU DKJ ini.

“Ide itu memang sudah lama dan sekarang muncul, dan akan diakomodasi di undang-undang yang baru. Saya kira itu bagus,” ujarnya.

Baca juga: RUU DKJ Digodok di DPR, Legislator Ini Khawatir Jakarta jadi Kota Khusus Orang Berduit

Dalam kesempatan yang sama, wapres juga mengemukakan pendapatnya seputar posisi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi.

“Nah, dipilihnya wakil presiden karena ini menyangkut, mengkoordinasi berbagai daerah yang kalau tingkat menteri mungkin ada kesulitan teknisnya supaya diangkat yang lebih atas,” jelasnya.

Jika memang demikian, pihaknya sendiri, sebut wapres, hanya akan menangani proses penyamaan persepsi di antara wilayah-wilayah aglomerasi, mengingat masa jabatannya tersisa beberapa bulan saja hingga Oktober mendatang.

“Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barangkali, belum pada tingkat operasional. Jadi, operasionalnya nanti wakil presiden baru yang akan menangani,” pungkasnya.