Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek pembagian bansos.

Muhadjir membantah bansos digunakan untuk pemilu.

Awalnya, dia menjelaskan tujuan pihaknya melakukan kunker soal penyaluran bansos.

"Kita melakukan kunker guna memastikan pelaksanaan penyaluran bansos reguler maupun CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan," kata Muhadjir di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Di Sidang MK, Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Kemiskinan hingga Gelontorkan Bansos

Pemilihan wilayah kunker, kata Muhadjir, ditentukan dari beberapa pertimbangan.

Di antaranya keadaan tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan stunting.

"Selain itu, karena adanya faktor demografi dan geografi masyarakat serta kondisi pelaksaan sosial dan bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk inisiatif pemerintah dalam melaksanakan strategi kemiskinan dan pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya," ujarnya.

Dia mengatakan kunker juga dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan baik.

"Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, sasaran, jumlah, kualitas di samping untuk dapat feedback tentang bagaimana pemanfaatan batuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir.

Muhadjir kemudian menjelaskan soal program bansos yang kerap dikaitkan dengan Pemilu 2024.

Menurutnya, bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan.

Baca juga: Penampilan 4 Menteri Jokowi Penuhi Panggilan MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," kata Muhadjir.

"Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas," kata dia.