TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta sejumlah BUMN besar untuk memborong dolar Amerika Serikat (AS) dalam jumlah besar.

Hal itu dilakukan demi mengamankan rupiah yang nilainya terus anjlok saat ini ke level Rp16.000 per dolar AS.

Namun arahan Erick Thohir tersebut dikritik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, keputusan membeli dolar AS di tengah penguatan indeks dolar merupakan tindakan yang tidak bijaksana.

"Kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Di tengah tren pelemahan rupiah saat ini, dia menjelaskan, sedianya pihak-pihak terkait perlu meredam kebutuhan terhadap dolar AS.

Terlebih, pemerintah sendiri memiliki instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor (DHE).

Menurutnya dengan alat yang ada, nilai rupiah relatif terkendali.

Namun Airlangga meminta agar impor konsumtif ditahan terlebih dahulu dalam situasi seperti ini.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak global melalui peninjauan ulang biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres dalam melihat kondisi BUMN dalam situasi terkini.

Erick meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.

Dia menyebut BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Selain itu juga melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Erick mengatakan, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN, bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan.