Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Pemberantasan Judi Online di ruang Rapat Nakula Lantai 6, Gedung A Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (23/4/2024).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga.

Para pejabat yang terpanta hadir di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada.

Hadir juga Wamenlu Pahala Nugraha Mansury, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar, dan Sekretaris Kompolnas Benny J Mamoto.

Selain kementerian dan lembaga tersebut, hadir pula perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya Kemensos, Kemenag, Kemendagri, BIN, Kemendikbud, dan Kemenkeu.

Rapat berlangsung tertutup dimulai sekira pukul 13.30 WIB.

Diberitakan sebelumnya pemerintah akan membentuk satuan tugas atau Satgas pemberantasan judi online. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Satgas bukan dibentuk karena penindakan yang dilakukan selama ini tak efektif.

Budi mengatakan bahwa Satgas dibentuk agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara komprehensif.

Hal itu disampaikannya usai rapat intern pemberantasan judi online di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (18/4/2024).

"Bukan ngga efektif, kan tugas kita takedown doang, duitnya dari mana? Pak OJK bisa blokir tuh rekening. Tapi membuka atau membekukan rekening kan ga bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif," kata dia.

Hal senada disampikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Mahendra mengatakan bahwa pembentukan Satgas karena aktivitas judi online terdiri dari berbagai lapisan.