TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi langkah Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto yang merangkul partai-partai lawannya di Pilpres 2024.

Menurutnya, membentuk koalisi besar adalah sebuah keputusan yang baik demi tercapainya cita-cita bangsa.

Namun, kata JK, kehadiran oposisi juga tak kalah penting dalam suatu pemerintahan.

Hal itu diungkapkan JK setelah selesai memberi kuliah umum tentang Dialog Perdamaian di Auditorium Mochtar Riady Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, pada Kamis (25/3/2024).

"Ya, (merangkul banyak pihak) itu cara yang bagus untuk kebersamaan persatuan dan bangsa ini."

"Bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri, tetapi bagaimana pun juga perlu ada oposisi supaya ada yang mengoreksi kebijakan pemerintah," kata JK dikutip dari WartaKotaLive.com.

Terkait kemenangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, JK turut memberikan selamat.

Ia pun tak ingin berlarut untuk membahas problematika Pemilu 2024.

"Kita sudah dua tahun capek berbicara politik, sudahlah kita selesaikan ini."

"Kita menerima kenyataan yang ada, jadi kita berikan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini," kata Jusuf Kalla.

Pihaknya pun meminta semua pihak untuk bersatu lagi membangun ekonomi bangsa.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingatkan Pentingnya Oposisi untuk Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 ini, menekankan masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang adalah membangun ekonomi.

"Ini tidak mudah karena menyangkut nasib seluruh rakyat, karena itu mari kita bersatu menangani ini."

"Politik itu mungkin untuk elite saja, tetapi kalau ekonomi semua kena," ucap JK.

JK meminta semua elemen bangsa bersatu mendukung pemerintahan baru.

Dia menyarankan Prabowo-Gibran untuk segera mundur dari posisi Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo agar bisa fokus menyusun pemerintahan baru.

Baca juga: Kris Dayanti Tertantang Jadi Oposisi Usai Prabowo-Gibran Menangkan Pilpres

Pilihan Bergabung atau Oposisi

Diketahui, sampai sekarang tidak semua kubu lawan Prabowo-Gibran menyatakan diri siap bergabung ke Prabowo.

Sebagian dari mereka memilih untuk bergabung dan sebagian lagi memilih untuk tidak bergabung.

Bahkan ada yang belum memberikan jawaban karena masih menunggu arahan dari elit partai politik.

Seperti Partai Nasdem, adalah partai pertama yang memilih untuk merapatkan barisan ke Prabowo-Gibran.

Hal itu diketahui saat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024) sore.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," ucap Surya Paloh dalam konferensi pers bersama Prabowo.

Sementara itu, PKB mengaku belum membicarakan soal posisinya akan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah selanjutnya.

Meskipun, Prabowo telah menyambangi Kantor DPP PKB, di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) kemarin.

"Belum sampai di sana (oposisi atau koalisi), jadi hari ini PKB mentradisikan kompetisi tidak boleh kemudian bercerai."

"Tapi kompetisi harus diakhiri dengan silaturahmi yang baik, soal koalisi di dalam atau di luar nanti diputuskan," ucap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, Kamis.

Walaupun belum memutuskan, Jazilul mengatakan selama ini kedua partai masih memiliki hubungan yang baik.

PKB pun juga telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada Prabowo.

"Yang jelas hari ini silaturahim sambil menitipkan visi perjuangan PKB," ujar Jazilul.

Senada dengan PKB, PDIP juga sampai saat ini belum menentukan sikap terkait perannya menjadi oposisi atau gabung pemerintahan.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan sikap partai menunggu arahan dari Megawati.

Baca juga: PKB Beri Sinyal Gabung Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Putuskan Tetap Menjadi Oposisi atau Koalisi

PDIP, kata Ahmad Basarah, sejatinya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan Ahmad Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Ahmad Basarah menyebut, kader PDIP telah dilatih harus siap menghadapi segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Sehingga PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai dinamika politik Tanah Air.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujar Ahmad Basarah.

Ia menjelaskan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.

Termasuk, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Ahmad Basarah.

Sikap PDIP, kata Ahmad Basarah, ditentukan dalam Rakernas yang digelar Mei 2024 mendatang.

Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposisi.

"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," jelas Ahmas basarah.

Sebagian artikel telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Pilpres 2024 Selesai, Jusuf Kalla: Capek Bicara Politik, Mari Bersatu Bangun Ekonomi

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim/Reza Deni/Hasanudin Aco)(WartaKotalive.com/Hironimus Rama)