Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengungkap adanya tren peningkatan perekrutan pekerja warga negara Indonesia (WNI) dipekerjakan pada perusahaan judi online dan penipuan online untuk kawasan Asia. Tenggara.

Hal ini disampaikan Retno dalam sambutannya di acara Malam Penganugerahan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award 2023, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).

"Selain itu terdapat peningkatan tren di kawasan, perekrutan pekerja termasuk WNI kita untuk bekerja di perusahaan judi online dan online scam di Asia Tenggara," kata Retno.

Perekrutan tersebut, lanjutnya, jadi titik awal eksploitasi tenaga kerja WNI hingga berkembang menuju indikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Kementerian Luar Negeri sendiri mencatat, sejak tahun 2021 ada 3.428 kasus yang menjerat WNI dalam kasus penipuan online di mana mayoritas terpusat di kawasan Asia Tenggara.

"Dan ini menjadi titik awal eksploitasi tenaga kerja hingga munculnya indikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO," ucapnya.

Angka kasus ini pun meningkat tajam setiap tahunnya di mana 40 persen diantaranya adalah kasus TPPO.

Berkenaan dengan itu, Retno mengingatkan kepada semua pihak untuk bekerja sama memastikan agar kawasan Asia Tenggara di mana Indonesia berada, tidak menjadi ladang bagi para pelaku TPPO.

Ia menegaskan bahwa upaya pelindungan WNI bukan cuma terbatas pada penanganan dan penyelesaian kasus, tapi juga menjangkau semua aspek pencegahan guna mewujudkan pelindungan WNI yang lebih holistik.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, Retno menilai pelindungan WNI harus dilakukan dari hulu dan hilir, bukan hanya pada satu sisi saja.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Ungkap Dinamika Konflik Dunia Jadi Tantangan Penguatan Pelindungan WNI

Seperti kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan perwakilan RI di luar negeri menyoal fasilitasi repatriasi, evakuasi dari daerah konflik, maupun fasilitas layanan kesehatan dan psikologi.

Kemudian penguatan proses hilir seperti edukasi publik soal migrasi yang aman, program penyiapan keebrangkatan calon PMI secara tepat, serta kolaborasi dan koordinasi intensif antar pemangku kepentingan dan pemerintahan dan non pemerintahan terkait.

"Di saat yang sama, proses dihilir juga perlu kita perkuat, diantaranya melalui edukasi publik terkait proses migrasi yang aman, program penyiapan keberangkatan calon PMI yang tepat, koordinasi intensif antar kementerian lembaga dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta kolaborasi lembaga non-pemerintah," ucap Retno.