Menteri Dalam Negeri: Prof. Sufmi Dasco

Menteri Luar Negeri: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc

Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefki Marsya

Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Joko Santoso

Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya

Menteri Agama: Yaqut Cholil

Wakil Menteri Agama: Prof. Asep Saepudin Jahar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Prof.Dr.Yusril Mahendra

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Dr. Hotman Paris Hutapea

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si.

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Dr. Ace Hasan Syadely

Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Terawan

Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Benny Oktavianus

Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati

Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie

Menteri Riset & Kepala BRIN: Prof. Dr. Jend. TNI ( Purn) Dudung Abdurachman

Menteri Ketenagakerjaan: Dr. H. Ahmad doli Kurnia Tanjung, S.Si, M.T.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Dr. Agus Jabo

Menteri Perindustrian: Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Ir. Rauf Purnama

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Prof.Dr.Oki Muraza

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: M.Ridwan Kamil

Menteri Perhubungan: Dr. HC. Iqnatius Jonan SE, MA.

Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc, Ph.D

Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Kartika Wirjoatmodjo

Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia

Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Komunikasi, Imformatika & Digital: Drs. Kaylani, SH. MH.

Menteri Perdagangan: Dr. Zulkifli Hasan

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Mayjen TNI ( Purn) Bambang Eko S

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Habiburokhman

Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Dr. Budiman Sudjatmiko

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Drs. Firdaus, M.Si.

Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono

Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri BUMN: Ir.Sakti Wahyu Trenggono

Wakil Menteri BUMN: T.Helmi

Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik

Menteri Pemuda & Olahraga: Dito Ariotedjo

Wakil Menteri Muda Pemuda & Olahraga: Arief Rosyid Hasan

Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

Wakil Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Sudaryono

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumbun Gaol

Kepala BIN: Letjen. (TNI) I. Nyoman Cantiyasa

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Gizi Nasional: Prof. Dadan Mindayana

Kepala Badan Penerimaan Negara: Prof.Dr.Bambang Brodjonegoro

Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

Terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran yang berdedar di media sosial ini, belum ada keterangan dari pihak Prabowo-Gibran maupun dari TKN Prabowo-Gibran.

Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi akan Didominasi Orang Partai

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar akan didominasi oleh orang-orang partai daripada dari kalangan profesional (non partai).

Jamil mengatakan, hal itu terjadi karena Kabinet Prabowo-Gibran akan didukung koalisi gemuk. Di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, dan beberapa partai lainnya yang tidak masuk Senayan.

"Semua partai itu tentu akan diakomodir untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).

"Sebagian kecil sisanya akan diambil dari kalangan profesional," sambungnya.

Menurut Jamil, mereka yang diambil dari kalangan profesional dan non partai ini berasal dari sosok yang punya kapasitas mumpuni, sehingga peluang berhasil memimpin di kementerian sangat terbuka.

Biasanya menduduki bidang perekonomian, khususnya keuangan.

Baca juga: 3 Orang Dekat Jokowi yang Potensial Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Saja Mereka?

Lebih lanjut, Jamil menilai, banyaknya partai pendukung akan berpengaruh pada partai oposisi. Terutama DPR RI yang akan dikuasai partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Partai oposisi akan terulang saat Jokowi berkuasa di mana kekuatannya akan sangat lemah. Jadi, DPR RI akan dikuasai partai pendukung pemerintah (Prabowo-Gibran). Sebab, mereka akan menguasai kursi di DPR RI," ucapnya.

Dengan demikian, ia menilai, partai oposisi di DPR akan sangat lemah. Kelompok ini tidak akan berdaya berhadapan dengan partai pendukung pemerintah.

"Jadi, DPR RI berpeluang besar kembali menjadi lembaga stempel pemerintah. DPR hanya mengaminkan kehendak pemerintah," ujar Jamil.

Hal itu, menurutnya, akan memperlemah check and balances sekaligus memperlemah demokrasi di Indonesia.

"Situasi ini tentu akan menghawatirkan bagi siapa pun pecinta demokrasi di Tanah Air," ungkapnya.

Syarat jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan syarat untuk menjadi calon menteri yang duduk di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden,” kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Kata Muzani, memahami dan menyetujui program Prabowo-Gibran adalah sebuah keharusan bagi para calon menteri. “Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden,” tutur Muzani.

Presiden Jokowi siapkan transisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan transisi Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan selanjutnya menyusul penetapan capres-cawapres 2024 terpilihPrabowo-Gibran.

"Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru," kata Jokowi di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).

Presiden Jokowi menyatakan menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Diketahui, dalam putusannya MK menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dengan demikian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menjadi pemenang Pilpres 2024 seperti hasil hasil penghitungan KPU RI. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunMedan.com)